19 Desember 2016

BTPN SIAP TAMPUNG UANG TEBUSAN TAX AMNESTY


Sebagai bank persepsi, BTPN tak hanya siap menampung uang tebusan dari program tax amnesty, tapi juga siap menerima setoran pajak dari seluruh wajib pajak di Indonesia.

 

Pada 1 Juli 2016 Presiden RI Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Ada beberapa faktor pemicu kemunculan UU ini. Pertama, terdapat harta milik warga negara Indonesia (WNI), baik di dalam maupun di luar negeri, yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh). Kedua, negara ingin meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk memacu pertumbuhan perekonomian. Ketiga, negara ingin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

 

Tax amnesty atau pengampunan pajak dalam konteks UU ini adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta (deklarasi) dan membayar uang tebusan. Untuk wajib pajak (WP) yang memiliki harta di luar negeri caranya dengan mengalihkan hartanya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).

 

Sejauh ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menjadwalkan program tax amnesty ini dalam tiga periode. Untuk periode I telah berlangsung sejak 1 Juli – 30 September 2016, dengan uang tebusan sebesar 2% untuk harta di dalam negeri dan 4% untuk harta di luar negeri. Periode II tanggal 1 Oktober – 31 Desember 2016 dengan uang tebusan 3% (dalam negeri) dan 6% (luar negeri). Periode III tanggal 1 Januari – 31 Maret 2017 dengan uang tebusan 5% (dalam negeri) dan 10% (luar negeri).

 

Pada periode I, DJP berhasil mendapatkan penerimaan uang tebusan sebesar Rp97,2 triliun. Dari jumlah tersebut, deklarasi harta sebanyak Rp4.500 triliun dan repatriasi sebanyak Rp137 triliun. Melihat hasil ini, Presiden Joko Widodo mengklaim, pelaksanaan tax amnesty di Indonesia merupakan yang tersukses dibandingkan negara lain di dunia yang pernah menerapkan kebijakan serupa.

 

Tax amnesty periode II juga menunjukkan keberhasilan. Sampai pertengahan Desember 2016, total dana tebusan mencapai Rp96,2 triliun. Berdasarkan data dashboard DJP, Jumat (16/12/2016), pukul 16.30 WIB, deklarasi harta mencapai Rp4.021,6 triliun. Komposisinya, deklarasi dalam negeri sebesar Rp2.893 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp989 triliun, serta dana repatriasi sebesar Rp141 triliun.

 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) merupakan salah satu bank yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau bank yang menampung uang tebusan dari program tax amnesty ini. Dengan label sebagai bank persepsi, BTPN tak hanya siap menerima setoran uang tebusan dari program tax amnesty, tapi juga siap menerima setoran pajak dari seluruh wajib pajak. Penyetoran bisa dilakukan di seluruh kantor cabang BTPN yang tersebar di Indonesia. (*) (*)

 

 


Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

 

PT Bank BTPN Tbk

Andrie Darusman – Daya & Corporate Communications Head

Telp: 021-30026200

Email: [email protected] atau [email protected]