RUPST BTPN SEPAKATI TIDAK MEMBAGIKAN DIVIDEN, REFLEKSI TINGGINYA KOMITMEN PEMEGANG SAHAM
Jakarta, 26 Maret 2015 - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) memberikan persetujuan atas Laporan Keuangan 31 Desember 2014. RUPST juga menyepakati untuk tidak membagikan dividen tahun buku 2014 kepada para pemegang saham.
Terhitung sejak 2008, ini merupakan tahun ketujuh BTPN tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Keputusan pemegang saham untuk tidak mengambil dividen merefleksikan komitmen jangka panjang agar BTPN dapat tumbuh berkelanjutan.
“Kami bersyukur pemegang saham memutuskan untuk menggunakan 100% laba bersih BTPN sebesar Rp1,85 triliun sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau retained earnings. Hal ini mencerminkan komitmen kuat dari pemegang saham dalam mendukung pertumbuhan BTPN di masa mendatang,” ujar Jerry Ng, Direktur Utama BTPN.
Per 31 Desember 2014, aset BTPN tercatat sebesar Rp75 triliun atau meningkat 8% (year on year/yoy). Sementara itu, laba bersih setelah pajak (NPAT) tahun 2014 mencapai Rp 1,85 triliun.
Selain menyepakati untuk tidak membagikan dividen tahun buku 2014 kepada para pemegang saham, RUPST juga menyetujui tambahan dua anggota direksi yakni Wolf Arno Kluge yang sebelumnya menjabat sebagai Chief Risk Officer BTPN, serta Maya Kartika yang sebelumnya menjabat Chief Human Capital BTPN.
Pada kesempatan yang sama, BTPN juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. RUPSLB juga memberikan persetujuan atas penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam rangka Management and Employee Stock Option Program (MESOP).
”Ke depan BTPN akan terus mengembangkan layanan perbankan yang disertai dengan program pemberdayaan ke segmen pasar yang menjadi fokus utama BTPN yaitu para pensiunan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta komunitas prasejahtera produktif,” tutup Jerry.
***
Bagikan
