Syarat & Ketentuan

I. DEFINISI 
  1. Bank adalah PT BANK BTPN Tbk.
  2. Badan adalah suatu badan atau lembaga, baik yang
  3. merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilik Rekening.
  4. Nasabah adalah perorangan maupun Badan yang memiliki rekening di Bank dan/atau menggunakan fasilitas/ layanan perbankan yang disediakan oleh Bank.
  5. Rekening adalah simpanan Nasabah dalam bentuk Tabungan, Giro, Deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang dapat dibuka oleh/ atas nama perorangan, non perorangan/Badan, dan gabungan baik yang telah dibuka Nasabah pada Bank maupun yang akan dibuka di kemudian hari.
  6. Rekening Gabungan adalah Rekening yang dibuka oleh dan/atau atas nama lebih dari 1 (satu) orang, berupa "OR" atau "AND" didasarkan atas kesepakatan diantara pihak pihak atas nama siapa saja Rekening dibuka khususnya berkenaan dengan penetapan pihak yang berwenang dan kewenangannya dalam melaksanakan Instruksi serta konsekuensi yang mungkin timbul berkaitan dengan Rekening Gabungan.
  7. Rekening QQ adalah (i) Rekening yang dibuka oleh orang tua atau wali (yang ditunjuk oleh Pengadilan) dari dan untuk anak di bawah umur tertentu sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu yang dioperasikan oleh orang tua/wali atau (ii) Rekening yang dibuka oleh suatu subyek hukum untuk dan atas nama subyek hukum lain, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku.
  8. Transaksi Perbankan adalah Transaksi Keuangan dan Transaksi Non Keuangan dan/atau transaksi lain yang telah dan/atau akan ditentukan oleh Bank.
  9. Transaksi Elektronik adalah transaksi perbankan termasuk namun tidak terbatas pada transaksi penarikan tunai, pemindahbukuan/transfer, pembayaran, pembelian, memperoleh informasi atau transaksi lain yang akan ditentukan oleh Bank yang dapat dilakukan secara elektronik antara lain melalui Layanan Perbankan Elektronik.
  10. Layanan Perbankan Elektronik adalah jasa layanan perbankan sesuai ketentuan Bank yang memungkinkan Nasabah melakukan Transaksi Perbankan melalui Media Elektronik yang ditetapkan oleh Bank termasuk tapi tidak terbatas pada layanan internet banking/mobile banking, kartu ATM/Debet yang diterbitkan oleh BTPN.
  11. Transaksi Keuangan adalah layanan Bank kepada Nasabah dalam bentuk transaksi yang berdampak pada perubahan saldo Rekening, misalnya pemindahbukuan, transfer antar bank, pembayaran tagihan, pembelanjaan dan transaksi lain yang disetujui oleh Bank.
  12. Transaksi Non Keuangan adalah layanan Bank kepada Nasabah dalam bentuk transaksi yang tidak berdampak pada perubahan saldo Rekening, misalnya permintaan informasi saldo dan mutasi Rekening, penggantian Kode Sandi dan transaksi lain yang disetujui oleh Bank.
  13. lnstruksi adalah setiap perintah Nasabah kepada Bank terkait Transaksi Perbankan yang diterima melalui Media Elektronik maupun non elektronik yang ditetapkan oleh Bank.
  14. Bukti Mutasi adalah pencatatan maupun pembukuan atas transaksi pada Rekening melalui Media Elektronik maupun non elektronik yang ditetapkan oleh Bank.
  15. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap orang yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Rekening; (ii) merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (ultimately own account); (iii) mengendalikan transaksi Nasabah; (iv) memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; (v) mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement) dan/atau; (vi) merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
  16. Penerima Manfaat (Beneficiary) adalah pihak penerima manfaat dari kepemilikan Rekening.
  17. Media Elektronik adalah media yang dipergunakan Bank bagi Nasabah untuk melakukan Transaksi Perbankan atau Layanan Perbankan Elektronik melalui perantara elektronik antara lain Kartu ATM, ATM, komputer, tablet, telepon selular dan media lainnya sesuai kebijakan Bank.
  18. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah Anjungan Tunai Mandiri yang dimiliki/dikelola oleh Bank, maupun yang dimiliki/dikelola bank lain namun berdasarkan kerja sama dengan Bank dapat dipergunakan pula oleh Nasabah untuk transaksi - transaksi tertentu.
  19. Kartu ATM adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank atas permohonan Nasabah yang mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran dan/atau fungsi lainnya yang akan ditentukan oleh Bank yang dilakukan melalui ATM Bank atau melalui jaringan ATM yang bekerjasama dengan Bank.
  20. Kode Sandi adalah salah satu perlengkapan keamanan yang diberikan Bank kepada Nasabah terkait aktivitas Nasabah dalam bertransaksi melalui Layanan Perbankan Elektronik dimana kewenangan penggunaannya hanya ada pada Nasabah. Kode Sandi antara lain PIN (Personal Identification Number), password, token fisik maupun soft token.
  21. BTPN Smart Card adalah Kartu ATM yang diterbitkan oleh Bank bagi Nasabah Tabungan Citra Pensiun dan/atau produk Tabungan dari Purnabakti lainnya yang berfungsi sebagai media verifikasi, media penarikan manfaat pensiun, alat pembayaran dan/atau fungsi lainnya yang akan ditentukan oleh Bank.
  22. Pemegang Kartu Smart Card adalah Nasabah pemilik Rekening yang diberikan fasilitas BTPN Smart Card dan berhak menggunakan kartu tersebut untuk Transaksi Perbankan.
  23. Manfaat Pensiun adalah sejumlah uang yang disediakan untuk pembayaran pensiun kepada purnawirawan dan purnabakti.
  24. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan, dimana sidik jari tersebut direkam dan digunakan oleh Bank sebagai salah satu media verifikasi sebelum melakukan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.
  25. Spesimen Tanda Tangan adalah contoh tanda tangan Nasabah pemegang Rekening atau pihak lain yang diberi kuasa oleh Nasabah (berdasarkan Surat Kuasa) beserta kewenangan dalam penandatanganan lnstruksi transaksi tertulis.
  26. Syarat dan Ketentuan adalah Syarat dan Ketentuan Nasabah BTPN ini termasuk setiap perubahannya dan pembaharuannya (yang akan diberitahukan sesuai dengan peraturan yang berlaku). 

 

II. UMUM 

  1. Apabila Nasabah memiliki beberapa Rekening, maka Syarat dan Ketentuan ini berlaku serta mengikat terhadap seluruh Rekening milik Nasabah.
  2. Rekening, Layanan Perbankan Elektronik, BTPN Smart Card serta produk/layanan Bank lainnya tidak dapat dipindahtangankan, dialihkan atau dijaminkan dalam bentuk dan cara apapun juga kepada pihak ketiga/pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bank.
  3. Nasabah bertanggung jawab terhadap segala risiko yang timbul akibat dari perubahan kurs valuta maupun risiko yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, kekeliruan, pemalsuan, penipuan, kesalahpahaman, ketidakjelasan, ketidaktepatan, kurang jelasnya pengisian/penulisan lnstruksi oleh Nasabah/Pemohon yang menyebabkan keliru ditafsirkan oleh Bank, dan hal-hal tersebut menjadi risiko serta tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari tanggung jawab dan tidak menuntut Bank dan/atau karyawan Bank atas segala risiko yang mungkin timbul akibat pelaksanaan lnstruksi baik yang dilakukan di counter Bank maupun Layanan Perbankan Elektronik. 
  4. Dalam hal adanya keragu-raguan, inkonsistensi atau konflik dalam Instruksi Nasabah, Bank tanpa kewajiban dapat memilih untuk tidak bertindak atas transaksi Nasabah kecuali keragu-raguan, inkonsistensi atau konflik tersebut telah diselesaikan untuk kepentingan Bank.
  5. Nasabah wajib memberikan spesimen tanda tangannya pada saat melakukan pembukaan CIF dan/atau Rekening dan ditatausahakan sesuai ketentuan dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank, selanjutnya dapat digunakan oleh Bank sebagai salah satu persyaratan dalam penarikan, pemindahbukuan, transfer atau Instruksi tertulis lainnya berkaitan dengan Rekening Nasabah. Khusus untuk Nasabah yang berbentuk Badan, dapat mengajukan permohonan kepada Bank untuk penggunaan stempel/cap sebagai bagian dari spesimen tanda tangan. Nasabah setuju bahwa warna tinta stempel/cap maupun warna tinta tanda tangan tidak akan dijadikan sebagai alat verifikasi oleh Bank.
  6. Transaksi Perbankan atas permohonan Nasabah yang dilakukan Bank tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan ketentuan yang berlaku pada Bank.
  7. Bank berhak menentukan jumlah setoran minimum berdasarkan jenis Rekening. Bank dari waktu ke waktu dapat menentukan dan/atau mengubah nominal setoran minimum, Nasabah dapat mengetahui besarnya nominal setoran minimum yang berlaku pada kantor cabang Bank dan/atau website resmi Bank.
  8. Nasabah harus menjaga/mempertahankan jumlah minimum saldo yang dipersyaratkan oleh masing-masing jenis Rekening (jika ada), jika tidak maka Nasabah akan dikenakan biaya penalti atas saldo dibawah saldo minimum. Bank dari waktu ke waktu dapat menentukan dan/atau mengubah nominal saldo minimum dengan menginformasikannya terlebih dahulu kepada Nasabah.
  9. Terkait dengan Transaksi Perbankan khususnya pengiriman uang, Bank berwenang dan berhak sepenuhnya untuk menentukan cara dan media/sarana pengiriman, baik melalui bank lain atau bank koresponden atau media lain yang dianggap baik oleh Bank. Nasabah/Pemohon setuju bahwa atas pengiriman melalui bank lain/Bank Koresponden atau media lain yang dianggap baik oleh Bank tersebut berlaku ketentuan dan syarat-syarat pengiriman yang ditetapkan bank lain atau bank koresponden atau media lain tersebut.
  10. Bank berhak menolak untuk menjalankan setiap Instruksi yang diberikan Nasabah termasuk terhadap Transaksi Keuangan, jika dana yang tersedia dalam Rekening Nasabah tidak mencukupi dan/atau Nasabah melanggar peraturan/ketentuan yang berlaku.
  11. Nasabah dengan ini setuju untuk memberi kuasa kepada Bank untuk mencari, meminta dan menerima data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang diperlukan oleh Bank berkaitan dengan identitas Nasabah dan/atau kegiatan usaha dan/atau transaksi Nasabah. Khusus untuk Rekening Dana Nasabah (RDN) maka seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek dan berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.
  12. Rekening yang tidak aktif dan tidak terdapat mutasi dalam periode tertentu akan dikategorikan sebagai rekening pasif. Pengaktifan Rekening pasif dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank. 
  13. Untuk mendapatkan layanan perbankan, Nasabah harus memenuhi persyaratan dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
  14. Nasabah dapat mengakses dan melakukan transaksi melalui Layanan Perbankan Elektronik dengan menggunakan nomor identifikasi pribadi, kata sandi atau kode rahasia lainnya sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan ini melalui media komunikasi Nasabah.
  15. Khusus untuk penggunaan ATM di luar negeri atau transaksi pengiriman uang Valuta Asing ke bank penerima di luar negeri maka tunduk juga pada hukum yang berlaku di negara setempat atau negara bank penerima pengiriman uang berikut dengan negara tujuan berikutnya.
  16. Penarikan tunai dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing di atas nominal tertentu yang ditetapkan oleh Bank harus dikonfirmasikan terlebih dahulu oleh Nasabah sesuai jangka waktu konfirmasi yang ditetapkan oleh Bank.
  17. Bank berhak melakukan screening terhadap seluruh transaksi Nasabah sesuai dengan kebijakan Bank dan apabila Nasabah terkena sanksi screening, maka Nasabah setuju dan memperkenankan Bank untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan dan perundangan- undangan yang berlaku.
  18. Nasabah mengetahui bahwa Amerika Serikat (termasuk, namun tidak terbatas pada U.S Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control), United Nations Security Council, European Union, United Kingdom, Jepang (termasuk, namun tidak terbatas pada Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA), Indonesia atau otoritas terkait lainnya, dari waktu ke waktu, memberikan larangan khusus (sanctions/sanksi) terhadap beberapa negara, badan dan individu ("Pihak yang dijatuhkan sanksi") dan Bank dilarang untuk melakukan transaksi yang melanggar sanksi. Nasabah selanjutnya menyatakan dan menyetujui bahwa:
    • Nasabah tidak terkait dan tidak mempunyai transaksi baik secara langsung, dengan pihak atau negara mana pun yang sedang dikenakan sanksi dan Transaksi Perbankan yang dilakukan dengan Bank bukan merupakan transaksi yang melanggar sanksi apapun; dan
    • Jika Bank disyaratkan untuk mengungkapkan informasi atau apabila setiap pembayaran atau transfer dana diblokir, dibekukan, ditunda, ditolak atau dibatalkan karena dinyatakan terkait dengan sanksi, Bank tidak berkewajiban atas setiap informasi yang diungkapkan, atau atas setiap kerugian, kewajiban, denda, biaya atau pengeluaran yang mungkin timbul dan Nasabah membebaskan Bank terhadap segala Kewajiban yang diderita oleh Bank.

    Nasabah selanjutnya menyetujui dan menegaskan bahwa transaksi-transaksi tidak melibatkan:

    • Pembiayaan impor atau perdagangan barang melalui perantara yang mana negara asalnya adalah Negara Korea Utara atau yang dikapalkan dari Negara Korea Utara, atau untuk aktivitas pembiayaan yang mungkin berkontribusi untuk rencana- rencana atau persiapan- persiapan yang berkaitan dengan nuklir di Negara Korea Utara; atau
    • Setiap barang, transaksi, atau hubungan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan Negara Iran. 
  19. Semua pemberitahuan dan informasi kepada Nasabah yang dikirim oleh Bank melalui media informasi yang diatur sesuai dengan ketentuan Bank, akan dianggap telah diterima oleh Nasabah. Jika ada tanggapan atau keluhan dari nasabah dalam periode tertentu, maka akan diatur kemudian.
  20. Semua pemberitahuan dan informasi yang dikirim kepada Nasabah melalui media informasi yang diatur sesuai dengan ketentuan Bank, akan dianggap telah diterima oleh Nasabah sesuai dengan tanggal pengiriman informasi oleh bank.
  21. Bank tidak bertanggung jawab jika ada informasi yang tertunda, hilang selama pengiriman sepanjang bukan karena kesalahan Bank atau jika terdapat informasi yang diungkapkan kepada pihak ketiga selama proses pengiriman sepanjang informasi dimaksud wajar untuk diungkapkan demi kelancaran proses pengiriman.
  22. Jika ada informasi yang dikembalikan/ tidak terkirim sehubungan belum dilakukannya pengkinian data oleh Nasabah, Bank tidak berkewajiban untuk mengirim informasi kembali lebih lanjut hingga Nasabah melakukan pengkinian data Nasabah.
  23. Nasabah setuju bahwa Bank dapat merekam semua percakapan telepon antara Nasabah dan Bank, dan bahwa rekaman tersebut dapat diajukan dan dijadikan sebagai alat bukti dalam hal terjadi perselisihan antara Bank dan nasabah. 

 

III. DEBET/KREDIT 

  1. Pendebetan dan pengkreditan Rekening dilakukan secara tunai atau dengan pemindahbukuan atau dengan cara lain yang disetujui oleh Bank antara lain berdasarkan Instruksi Nasabah sesuai dengan kesepakatan Nasabah dengan Bank pada saat pembukaan Rekening dan tunduk pada prosedur Bank dan pernyataan Nasabah tentang tidak bertransaksi dengan pihak yang dijatuhkan sanksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.
  2. Nasabah setuju untuk mengirimkan kepada Bank dokumen transaksi asli yang sudah ditandatangani termasuk di dalamnya untuk transaksi yang dilakukan melalui media faksimili, telepon, email, ataupun instruksi yang dipindai atau ditandatangani atau disampaikan secara elektronik jika diperlukan oleh Bank.
  3. Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas duplikasi atau kewajiban yang mungkin timbul dari kegagalan trasaksi Nasabah dan Bank tidak berkewajiban untuk menunjukkan Instruksi asli atau Konfirmasi Terkait atas setiap transaksi sebagaimana tersebut pada poin 2.
  4. Nasabah tidak diperkenankan melakukan penarikan dana dari Rekening melampaui jumlah saldo kredit Rekening kecuali untuk fasilitas kredit yang diberikan Bank yang dapat mengakomodir hal tersebut.
  5. Bank hanya berkewajiban untuk melayani pembayaran, pemindahbukuan atau transfer dari Rekening sesuai Instruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Rekening dalam keadaan aktif dan tidak dalam keadaan blokir, pasif/dormant dan lainnya dan saldo mencukupi.
    2. KhususTabungan.
      • Penarikan tunai atau perintah pemindahbukuan atau perintah transfer dari Tabungan dapat dilakukan Nasabah di Bank dengan menggunakan sarana penarikan dan tanda terima uang atau pemindahbukuan atau transfer atau sarana lainnya yang disediakan oleh Bank dengan disertai sarana Bukti Mutasi (khusus untuk Nasabah yang bukti mutasinya berupa "Passbook") dengan tetap memperhatikan ketentuan spesimen tanda tangan sebagaimana telah disepakati antara Nasabah dan Bank, atau melalui ATM atau layanan lainnya yang disediakan dan disetujui oleh Bank.
    3. Khusus Tabungan Citra Pensiun.
      • Tabungan Citra Pensiun hanya diperuntukan bagi Nasabah perorangan sesuai dengan ketentuan Layanan Pembayaran Pensiun yang ditetapkan Bank. 
      • Jika Tabungan Citra Pensiun terkait dengan sistem angsuran kredit Bank dan/ atau sistem pembayaran pensiun/ gaji/ tunjangan (Payroll System) yang dikelola oleh pengelola pembayaran pensiun/ gaji/ tunjangan ("Penyedia Dana"), sehingga dalam pelaksanaannya memiliki sifat yang khusus antara lain :
        1. Nasabah wajib untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank dan Penyedia Dana tersebut. 
        2. Nasabah perorangan sesuai dengan ketentuan Layanan Pembayaran Pensiun yang ditetapkan Bank.
        3. Nasabah membebaskan Bank dari segala klaim/ tuntutan Nasabah yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembayaran pensiun/ gaji/ tunjangan atau permasalahan lainnya yang terjadi antara Nasabah dengan Penyedia Dana dimaksud. 
    4. Khusus Giro.
  1. Permintaan blanko Cek/Bilyet Giro harus dilakukan secara tertulis oleh Nasabah dan pengembalian tanda terima blanko Cek/ Bilyet Giro harus dilakukan pada saat penerimaan blanko Cek/Bilyet Giro oleh Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis. Nasabah setuju bahwa atas blanko Cek/Bilyet Giro yang tidak diambil oleh Nasabah selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permintaan, maka blanko Cek/Bilyet Giro tersebut akan dihancurkan oleh Bank.
  2. Penarikan tunai atau perintah pemindahbukuan atau perintah transfer dari Giro Rupiah dapat dilakukan Nasabah dengan menggunakan dan menandatangani Cek/ Bilyet Giro atau sarana penarikan, pemindahbukuan, transfer atau sarana lainnya yang disediakan oleh Bank, melalui ATM atau layanan lainnya yang disediakan dan disetujui oleh Bank.
  3. Penarikan sebagai dimaksud butir d (ii) ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan specimen tanda tangan sebagaimana telah disepakati antara Nasabah dan Bank dan pembukuan yang diatur pada Syarat dan Ketentuan ini.
  4. Nasabah bersedia mematuhi ketentuan- ketentuan yang mengatur penandatanganan Cek/Bilyet Giro, pelunasan bea materai, serta ketentuan lain yang mengatur penarikan Cek/Bilyet Giro.
  5. Nasabah berkewajiban mengisi Cek/Bilyet Giro atau sarana penarikan/ pemindahbukuan lainnya yang ditentukan oleh Bank dengan lengkap dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menatausahakan, menyimpan buku, lembaran blanko Cek/ Bilyet Giro atau sarana penarikan/ pemindahbukuan lainnya tersebut dengan baik. Segala risiko dan kerugian yang timbul atas kelalaian didalam pengisian/ penyimpanan Cek/ Bilyet Giro atau sarana penarikan/ pemindahbukuan lainnya tersebut yang menyebabkan Cek/Bilyet Giro atau sarana penarikan/ pemindahbukuan lainnya tersebut hilang dan/ atau disalahgunakan oleh orang- orang/ pihak-pihak yang tidak berhak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
  6. Jika terdapat perubahan Instruksi pada cek/bilyet giro atau media pendebetan lainnya, maka perubahan harus dilengkapi dengan tanda tangan lengkap dari masing-masing penarik sesuai dengan dengan contoh tanda tangan yang diberikan kepada Bank. Bank tidak terikat untuk menghapus atau memenuhi setiap cek/bilyet giro atau permintaan penarikan cek/bilyet giro atau media pendebetan lainnya di mana perubahan tersebut dikonfirmasi oleh paraf, tanda tangan yang tidak lengkap atau tanda tangan yang tidak sesuai dengan contoh tanda tangan yang tersimpan pada sistem bank.
  7. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening paling kurang sebesar nilai nominal Cek/Bilyet Giro yang beredar.
  8. Nasabah wajib melaporkan kepada Bank untuk pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan. 
  9. Nasabah tidak akan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dengan alasan apapun.
  10. Apabila Nasabah memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN) Bank Indonesia mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro kosong, maka Bank berhak membekukan hak penggunaan Cek/Bilyet Giro dan melaporkan kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan dalam DHN. Dalam hal nama Nasabah telah dicantumkan didalam DHN melakukan kembali penarikan satu lembar atau lebih Cek/Bilyet Giro kosong nominal berapapun maka Bank berhak mencantumkan kembali dalam DHN dan memperpanjang masa sanksi DHN.
  11. Warkat (Cek/Bilyet Giro) yang ditolak oleh Bank yang menerima instruksi pembayaran atau pemindahbukuan dari pemilik Rekening dan tidak diambil oleh Nasabah selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penolakan, Nasabah setuju bahwa warkat tolakan tersebut akan dihancurkan oleh Bank.
  12. Terhadap Nasabah yang telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Pentutupan Rekening (SPPR) oleh Bank, maka Bank akan melaksanakan ketentuan yang berlaku termasuk untuk menutup Rekening. 

 

IV. PEMINDAHBUKUAN/TRANSFER 

  1. lnstruksi permohonan pengiriman uang dinyatakan diterima apabila telah divalidasi Bank.
  2. Nasabah/Pemohon bertanggung jawab penuh atas keaslian, keabsahan, kelengkapan pengisian dan tanda tangan pada Instruksi pada waktu diserahkan ke Bank.
  3. Pengiriman uang akan dilaksanakan setelah Bank melakukan pemeriksaan lebih dulu termasuk kecukupan dana serta telah terpenuhinya ketentuan Bank.
  4. Dalam hal dana yang akan dikirim bukan tunai, pengiriman uang akan dilaksanakan setelah dana efektif diterima oleh Bank.
  5. Bank berhak dan diberi kuasa oleh Nasabah/Pemohon untuk melakukan koreksi termasuk mendebet kembali rekening Nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, jika terjadi kesalahan kredit, posting atau administrasi Bank atau pihak lain.
  6. Bank berhak memberikan informasi data Nasabah pengirim transfer ke bank penerima/otoritas yang berwenang, jika informasi data tersebut diminta oleh bank penerima atau otoritas yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah/instansi yang berwenang.
  7. Perubahan atau pembatalan pengiriman uang hanya dapat dilaksanakan oleh Bank apabila Bank telah menerima surat permohonan perubahan atau pembatalan pengiriman secara tertulis dari Nasabah/Pemohon dan pengiriman uang dimaksud belum dilaksanakan atau belum dibayarkan kepada penerima dan bank penerima bersedia melakukan perubahan atau pembatalan.
  8. Perubahan atau pembatalan pengiriman uang dimaksud dikenakan biaya yang dapat diketahui Nasabah/Pengirim Dana melalui Daftar Biaya Bank yang tersedia di setiap kantor cabang Bank.
  9. Dalam hal uang yang dikembalikan tersebut mata uangnya berbeda dengan mata uang Rekening Nasabah, Bank akan mengembalikan dengan nilai tukar yang berlaku pada Bank pada tanggal pembayaran kembali.
  10. Pengiriman uang yang menggunakan valuta asing (valas) mengikuti ketentuan kurs yang berlaku pada Bank pada saat transaksi tersebut dilaksanakan.
  11. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Nasabah yang ada di Bank untuk pembayaran semua kewajiban Nasabah pada Bank termasuk terkait dengan kegiatan transfer/ pengiriman dana. Kuasa ini berlaku terus dan tidak dapat ditarik kembali serta tidak akan berakhir oleh sebab apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada pasal 1813 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata selama Nasabah masih memiliki kewajiban kepada Bank. 

 

V. PENEMPATAN/PENCAIRAN DEPOSITO 

  1. Penempatan/Pencairan Deposito hanya akan diterima pada hari kerja (yaitu setiap hari Senin sampai Jumat, tidak termasuk hari libur nasional) kecuali untuk produk digital.
  2. Setiap penempatan Deposito, Bank akan menerbitkan suatu media berupa Advis Deposito yang diterbitkan atas nama Nasabah atau Bilyet Deposito sebagai bukti kepemilikan.
  3. Dalam hal penempatan Deposito Joint Account "OR" dan Nasabah menyetujui dengan membubuhkan tanda centang pada Formulir Penempatan dan Penyetoran Deposito, maka Nasabah Joint Account "OR" tersebut masing-masing dapat bertindak selaku Pemberi Kuasa ataupun kedudukannya sebagai Penerima Kuasa bagi Nasabah lainnya pembentuk Rekening Joint "OR", sesuai konteksnya, untuk memberikan kuasa khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan tindakan - tindakan hukum sebagaimana tertera dalam Formulir Penempatan dan Penyetoran Deposito.
  4. Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal valuta, Nasabah tidak memberitahukan adanya kekeliruan kepada Bank, maka Nasabah mengakui bahwa Deposito yang telah ditempatkan pada Bank dianggap benar.
  5. Untuk Deposito yang menggunakan media berupa Advis Deposito, Nasabah memiliki pilihan untuk meminta Bank mencetak Advis atau mengirimkan Advis melalui E-mail atau Nasabah setuju untuk tidak mencetak Advis atau cara lainyang disetujui Bank. Untuk pilihan Nasabah yang tidak mencetak Advis maka Nasabah setuju bahwa bukti kepemilikan/penempatan deposito yang menggunakan Advis dimaksud akan tercantum dalam LKR (Laporan Konsolidasi Rekening) dengan waktu dan metode pengiriman/penerimaan yang dipilih Nasabah dan sesuai kebijakan Bank. Advis Deposito dapat dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah melalui media elektronik, salah satunya melalui email dengan alamat yang telah diberikan oleh Nasabah kepada Bank. Atas Advis Deposito yang diambil di kantor cabang Bank, maka Nasabah wajib mengambil di kantor cabang dimaksud sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank.
  6. Perpanjangan atau pembayaran baik pokok maupun bunga Deposito, dilakukan sesuai Instruksi Nasabah pada saat penempatan dana Deposito pertama kali, kecuali Nasabah memberitahukan secara tertulis mengenai perubahan Instruksi tersebut kepada Bank sebelum tanggal jatuh tempo Deposito.
  7. Perubahan Instruksi pada Deposito dilakukan secara tertulis oleh Nasabah sebelum jatuh tempo deposito, deposito dan bunganya dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo untuk jangka waktu yang sama pada tingkat bunga yang berlaku sesuai dengan ketentuan Bank.
  8. Bilamana Deposito diperpanjang, Bank akan menerbitkan lembar konfirmasi perpanjangan Deposito atas permintaan Nasabah sebagai bukti Deposito Nasabah telah diperpanjang yang dapat diambil oleh Nasabah di Kantor Cabang tempat Nasabah menempatkan Deposito atau cara lainnya yang ditentukan Bank berdasarkan pilihan Nasabah pada saat penempatan Deposito.
  9. Besarnya suku bunga Deposito pada saat perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Bank tidak memperhitungkan bunga atas Deposito yang telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang oleh Nasabah atau atas bunga Deposito yang belum diambil.
  10. Pencairan Deposito hanya dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo Deposito. Bilamana pencairan Deposito dilakukan sebelum jatuh tempo, maka suku bunga akan dikurangi dengan faktor pengurang bunga yang berlaku sesuai dengan kebijakan Bank. Dalam hal ini jika terdapat kelebihan pembayaran bunga dan/atau pajak yang telah dibayarkan oleh Bank, maka akan dilakukan pendebetan Rekening sesuai jumlah kelebihan tersebut.
  11. Deposito tidak dapat dipindahtangankan. Terhadap deposito yang diterbitkan dalam bentuk Bilyet Deposito maka asli Bilyet Deposito wajib dikembalikan kepada Bank pada saat melakukan pencairan Deposito atau pada saat klaim oleh ahli waris.
  12. Bilamana Nasabah meninggal dunia, maka Deposito akan dibayarkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Bank. Apabila Nasabah dinyatakan tidak berhak/tidak berwenang untuk mencairkan Deposito, maka Deposito akan dibayarkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  13. Nasabah bertanggung jawab penuh atas penyalahgunaan Bilyet Deposito. Jika Nasabah kehilangan Bilyet Deposito, maka Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank untuk dilakukan pemblokiran Deposito dan selanjutnya Nasabah wajib datang ke Kantor Cabang Bank tempat Nasabah menempatkan Deposito untuk dilakukan penggantian Bilyet Deposito disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank dan segala biaya yang timbul atas penerbitan Bilyet Deposito pengganti, sepenuh nya menjadi tanggung jawab Nasabah.
  14. Syarat dan Ketentuan Penempatan dan Penyetoran Depositoini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Penempatan dan Penyetoran Deposito dan oleh karena itu Nasabah tunduk dan terikat pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Formulir Penempatan dan Penyetoran Deposito.
  15. Kecuali ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan Penempatan dan Penyetoran Deposito, maka semua istilah atau definisi yang dipergunakan mempunyai arti dan pengertian yang sama dengan istilah dan definisi pada Syarat dan Ketentuan Nasabah BTPN.
  16. Syarat dan Ketentuan Penempatan dan Penyetoran Deposito telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketentuan Peraturan OJK. 

 

VI. REKENING GABUNGAN (Khusus Nasabah Perorangan) 

  1. Pemberian Instruksi kepada Bank dan penarikan dana dari Rekening Gabungan (Joint Account) berlaku ketentuan sebagai berikut :
    • Status Rekening Gabungan "ATAU" (status Joint Account "OR"): Pemberian Instruksi kepada Bank atau penarikan dapat dilakukan oleh salah satu pembentuk Rekening Gabungan.
    • Status Rekening Gabungan "DAN" (status Joint Account "AND"): Seluruh Instruksi atas Rekening atau penarikan dari Rekening harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pembentuk Rekening Gabungan.
  2. Sebagai konsekuensi hukum yang timbul sehubungan dengan penarikan Cek/Bilyet Giro oleh salah satu atau lebih Nasabah pembentuk Rekening Gabungan wajib ditanggung secara tanggung renteng oleh seluruh Nasabah pembentuk Rekening Gabungan tanpa kecuali.
  3. Apabila suatu saat terjadi perselisihan antara Nasabah/ pihak pemilik Rekening Gabungan dengan status Joint Account "OR" dan salah seorang diantaranya meminta secara tertulis kepada Bank untuk memblokir dana yang ada pada Rekening Gabungan tersebut tidak dapat dipergunakan untuk Nasabah manapun juga sampai adanya kesepakatan secara tertulis diantara mereka atau adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  4. Jika salah satu Nasabah pembentuk Rekening Gabungan meninggal dunia (untuk perorangan) atau dibubarkan (untuk Badan), maka Rekening hanya dapat ditutup/dicairkan oleh pihak sebagaimana dimaksud di bawah dan sisa saldonya dibayarkan oleh Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Status Rekening Gabungan OR (Joint Account "OR"): Penutupan/pencairan dapat dilakukan oleh pembentuk Rekening Gabungan yang masih hidup (ada) setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.
  • Status Rekening Gabungan AND (Joint Account "AND"): Penutupan/pencairan Rekening hanya dapat dilakukan oleh ahli waris atau pengganti hak yang sah bersama-sama dengan pemilik Rekening Gabungan yang masih ada dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank. 

 

VII. REKENING DALAM MATA UANG ASING 

  1. Pembukaan Rekening dan penyetoran dalam mata uang Rupiah dikonversikan ke dalam mata uang asing dengan kurs jual Bank.
  2. Transaksi setoran/tarikan dan transfer masuk dalam mata uang Rupiah dibukukan dan dikonversikan ke dalam mata uang asing dengan kurs tukar yang ditentukan oleh Bank pada saat terjadinya transaksi.
  3. Penarikan dan penutupan Rekening dibayarkan dalam mata uang Rupiah dengan kurs beli Bank, atau mata uang yang sama dengan rekening yang ditentukan oleh Bank.
  4. Penarikan uang kertas asing tidak dapat dilakukan melalui mesin ATM BTPN.
  5. Penyetoran atau penarikan dalam uang kertas asing (dalam mata uang yang sama), maka pelaksanaan Transaksi tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut: 
    1. Memenuhi ketentuan Bank mengenai batas penyetoran atau penarikan yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu;
    2. Transaksi hanya dapat dilakukan pada Kantor Bank yang melayani Valuta Asing sesuai mata uang yang telah ditentukan;
    3. Uang kertas asing yang dapat diterima harus sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank (seperti tahun penerbitan, pecahan nominal, kondisi fisik uang tersebut dan sebagainya);
    4. Bilamana Rekening dibuka dalam mata uang selain Rupiah, penarikan dana dalam mata uang yang sama tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
  6. Khusus untuk Transaksi Pengiriman Uang Valuta Asing ke bank penerima di Luar Negeri tunduk pada hukum yang berlaku di negara bank penerima termasuk dengan negara tujuan transfer.
  7. Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah aupun transfer dana keluar dalam valuta asing yang dilakukan oleh Nasabah wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh kebijakan Bank, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan Bank Indonesia dan/ atau peraturan lainnya yang mengikat dan berlaku pada Bank.
  8. Transaksi Valuta Asing yang dilakukan oleh Nasabah tunduk pada ketentuan penyaringan/screening pada setiap negara.
  9. Secara regulator jika Nasabah tidak memenuhi alas dokumen (underlying) sesuai dengan ketentuan, maka bank berhak menolak transaksi Nasabah.
  10. Transfer Rupiah ke rekening pihak asing wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan Bank Indonesia dan/ atau peraturan lainnya yang mengikat dan berlaku pada Bank. 

 

VIII. LAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIK 

  1. Layanan Perbankan Elektronik dilengkapi dengan Kode Sandi bersifat rahasia yang diberikan Bank kepada  Nasabah dan/atau orang yang ditunjuk Nasabah (appointed person) dan Nasabah setuju akan menggunakan dan menjaga dengan sebaik-baiknya Kode Sandi tersebut serta pada kesempatan pertama memberitahukan Bank apabila menemukan atau mencurigai bahwa atas Kode Sandi tersebut telah atau mungkin telah terungkap kepada pihak yang tidak berhak.
  1. Nasabah yang memiliki Layanan Perbankan Elektronik akan menerima Kode Sandi untuk melakukan transaksi dan/atau mendapatkan informasi terkait rekening Nasabah melalui Layanan Perbankan Elektronik. Nasabah setuju bahwa Bank berhak menentukan jenis Layanan Perbankan Elektronik yang memerlukan penggunaan Kode Sandi.
  2. Nasabah yang memiliki Layanan Perbankan Elektronik wajib memasukan Kode Sandi sebagai tanda persetujuan atas setiap transaksi dan/atau mendapatkan informasi terkait rekening Nasabah melalui Layanan Perbankan Elektronik.
  3. Nasabah diwajibkan melakukan perubahan atas Kode Sandi yang telah diserahkan oleh Bank sebelum melaksanakan transaksi untuk pertama kalinya dan selanjutnya Kode Sandi tersebut dapat diubah setiap saat oleh Nasabah atau diminta oleh Bank untuk dilakukan perubahan karena suatu alasan tertentu untuk melindungi transaksi Nasabah. Kode Sandi baru hasil perubahan tersebut berfungsi sebagai verifikasi bagi Bank atas transaksi yang dilakukan Nasabah.
  4. Apabila Nasabah salah memasukkan Kode Sandi hingga 3 (tiga) kali berturut-turut atau Nasabah lupa Kode Sandi sehingga menyebabkan Layanan Perbankan Elektronik terblokir secara otomatis dan tidak dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi, maka pengaktifan kembali hanya dapat dilakukan dengan menghubungi petugas bank atau mendatangi Cabang Bank terdekat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank.
  5. Nasabah berkewajiban menjaga kerahasian Kode Sandi dengan baik dan mengikuti ketentuan/petunjuk yang diberikan Bank. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Nasabah dalam menggunakan Layanan Perbankan Elektronik, kerahasian Kode Sandi tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah dan dengan ini Nasabah menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun serta dari pihak manapun (termasuk dari Nasabah sendiri), serta dari tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau resiko yang timbul akibat penggunaan layanan perbankan elektronik dan/atau Kode Sandi oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
  6. Batasan nominal untuk transaksi dengan menggunakan Layanan Perbankan Elektronik dan besarnya biaya ditentukan oleh Bank dan dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu dan diumumkan di Kantor Cabang atau di lokasi-lokasi tempat ATM berada atau melalui media lainnya yang tersedia pada Bank.
  7. Apabila layanan perbankan elektronik atau media elektronik digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak
  8. (antara lain: karena kartu ATM dicuri/hilang/dipalsukan,telepon selular hilang ataupun karena alasan -lainnya), maka Nasabah wajib segera menginformasikan kepada Bank melalui BTPN Call Center atau mendatangi Kantor Cabang Bank terdekat, selanjutnya Nasabah dapat mengajukan permohonan pemblokiran rekening, perubahan Kode Sandi atau penggantian Kartu ATM sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
  9. Semua transaksi yang terjadi sebelum laporan kehilangan atau kecurian secara sah diterima oleh Bank, menjadi tanggung jawab Nasabah.
  10. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari hal-hal sebagai berikut:
    1. Kerusakan pada peralatan keras dan lunak dari media elektronik yang dimiliki Nasabah
    2. Kerusakan pada peralatan keras dan lunak dari Penyedia Jasa Telekomunikasi
    3. Gangguan dari virus media komunikasi atau komponen-komponen yang membahayakan lainnya.
    4. Penyalahgunan Kode Sandi dari Layanan Perbankan Elektronik
    5. Kesalahan penyampaian Instruksi oleh Nasabah
    6. Kelalaian Nasabah untuk mengikuti instruksi, prosedur dan petunjuk Layanan Perbankan Elektronik.
    7. Segala kerugian lain yang diakibatkan oleh pihak ketiga (antara lain: kurir, vendor telepon, provider internet, dan faktor lainnya yang berada di luar kontrol Bank)
  11. Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau pun orang lain untuk segala kerugian ataupun kehilangan yang diakibatkan oleh Layanan Perbankan Elektronik termasuk tapi tidak terbatas kepada:
    1. Ketidakberhasilan pengiriman, keterlambatan, kesalahan dalam pengiriman atau pengiriman yang terpotong sebagai akibat email atupun telepon seluler tidak berfungsi/tidak aktif atau tidak dapat menerima laporan/Layanan Notifikasi Transaksi Perbankan/Layanan Konsolidasi Rekening karena sebab apapun.
    2. Penggunaan Layanan Perbankan Elektronik dan Layanan Konsolidasi Rekening untuk tujuan pencucian uang maupun tindak kejahatan lainnya.
    3. Bank tidak atau terlambat menerima pemberitahuan perubahan alamat e-mail dan/atau nomor telepon seluler Nasabah.
  12. Bank memberikan layanan ini untuk kenyamanan Nasabah dalam mendapatkan informasi, oleh karena itu Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu berhak untuk menghentikan Layanan Perbankan Elektronik untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan yang dianggap baik oleh Bank.
  13. Dengan disetujui permohonannya oleh Bank, serta dengan Nasabah menandatangani permohonan dan/atau memakai/ menggunakan Layanan Perbankan Elektronik berarti Nasabah telah menyetujui ketentuan yang berlaku. 

 

IX. LAYANAN LAPORAN KONSOLIDASI REKENING

  1. Laporan Konsolidasi Rekening diterima oleh Nasabah dalam 14 (empat belas) hari kerja pada bulan berikutnya, untuk transaksi-transaksi yang dilakukan dari awal sampai akhir bulan sebelumnya.
  2. Apabila dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Laporan Konsolidasi Rekening, Bank tidak menerima keluhan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap setuju dengan informasi yang tertera pada Laporan Konsolidasi Rekening.
  3. Produk dan Rekening yang ditampilkan dalam Laporan Konsolidasi Rekening ditentukan oleh Bank dan diberitahukan pada saat Nasabah mengajukan pembukaan Rekening dan/atau melalui sarana komunikasi lain yang ditentukan oleh Bank.
  4. Khusus untuk pengiriman melalui email, maka Nasabah wajib memastikan tingkat keamanan dan pengaturan pada emailnya agar Laporan Konsolidasi Rekening dapat diterima pada kotak email Nasabah.
  5. Bagi Nasabah berbentuk Badan maka Laporan Konsolidasi Rekening akan dikirimkan ke alamat Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah dan terdaftar pada sistem Bank.
  6. Segala akibat yang timbul dari penggunaan Laporan Konsolidasi Rekening ini setelah diterima oleh Nasabah, tidak menjadi tanggung jawab Bank. 

 

X. LAYANAN NOTIFIKASI TRANSAKSI 

  1. Layanan Notifikasi Transaksi Perbankan diberikan sesuai mekanisme dan batasan nominal transaksi yang ditentukan oleh Bank.
  2. Untuk Layanan Notifikasi Transaksi Perbankan, Nasabah diberikan pilihan media pengiriman berupa sms atau email atau keduanya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.
  3. Nasabah setuju bahwa atas penghentian sebagian dan/atau seluruh Layanan Notifikasi Transaksi sesuai pilihan Nasabah, akan menghentikan sebagian dan/atau seluruh notifikasi atas transaksi perbankan yang terjadi pada rekening Nasabah, sehingga atas transaksi perbankan yang terjadi pada rekening Nasabah tidak terinformasikan ke Nasabah. 

 

XI. LAYANAN KARTU ATM/DEBIT ATM 

  1. Kartu ATM diberikan kepada Nasabah pemilik Rekening sesuai ketentuan dan mekanisme yang ditentukan oleh Bank.
  2. Satu Rekening hanya dapat direlasikan dengan 1 (satu) Kartu ATM/Debit.
  3. Dalam hal Kartu ATM/Debit direlasikan ke lebih dari satu Rekening, maka untuk setiap transaksi di ATM Jaringan, sistem akan mendebet rekening utama (primary account) yang telah ditentukan oleh Nasabah.
  4. Nasabah wajib membubuhkan tanda tangan dibalik Kartu ATM pada kolom yang tersedia.
  5. Nasabah wajib menyimpan Kartu ATM dengan baik dan menjaga kerahasiaan Kode Sandi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
  6. Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank berhak membebankan biaya administrasi atas pengantian Kartu ATM kepada Nasabah sesuai ketentuan Bank.
  7. Khusus Rekening Gabungan, Kartu ATM hanya dapat diterbitkan untuk Rekening Gabungan "OR". Apabila terjadi kehilangan kartu ATM, maka Nasabah dapat mengganti kepemilikan Kartu ATM dengan membuat surat pernyataan yang disetujui oleh para pihak pembentuk Rekening Ggabungan.
  8. Kartu ATM dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk bertransaksi di merchant ataupun mesin ATM di dalam dan luar negeri sesuai dengan ketentuan Bank serta ketetapan regulator/ pemerintah.
  9. Semua Transaksi Keuangan yang dilakukan Nasabah dengan menggunakan Kartu ATM akan dibebankan sebagai pemakaian dalam mata uang Rupiah. Nasabah yang melakukan transaksi pemindahbukuan atau penarikan tunai menggunakan Kartu ATM di luar negeri, maka nominal transaksi akan dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs mata uang yang berlaku pada saat konversi dilakukan. Nasabah menyadari dan bertanggung jawab atas risiko fluktuasi nilai tukar sehubungan dengan konversi mata uang tersebut. 

 

XII. LAYANAN BTPN SMART CARD 

  1. BTPN Smart Card merupakan Kartu ATM yang diberikan kepada Nasabah pada saat pembukaan rekening Citra Pensiun, tanpa perlu permohonan tertulis dari Nasabah. BTPN Smart Card ini direlasikan dengan rekening Tabungan Citra Pensiun dan produk tabungan dari Purnabakti lainnya yang dimiliki oleh Nasabah pemegang BTPN Smart Card.

  2. Jenis transaksi yang dapat dilayani oleh Tabungan Citra Pensiun antara lain transaksi penarikan tunai, pengambilan manfaat pensiun, setor tunai, pemindahbukuan/transfer yang dilakukan pada jaringan Kantor Cabang Bank maupun ATM Jaringan.

  3. BTPN Smart Card sebagai Kartu ATM dapat digunakan untuk transaksi perbankan dan pengambilan manfaat pensiun pada seluruh jaringan ATM Bank dan ATM Jaringan lainnya yang bekerjasama dengan Bank.

  4. Kartu ATM dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk bertransaksi di merchant ataupun mesin ATM sesuai dengan ketentuan Bank serta ketetapan regulator/pemerintah.

  5. BTPN Smart Card dapat digunakan sepanjang Rekening dalam keadaan aktif dan memiliki kecukupan saldo sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Bank.

  6. BTPN Smart Card tidak dapat digunakan dalam hal terjadi salah satu sebab di bawah ini : 

    1. Kartu dalam keadaan tidak aktif (dalam keadaan terblokir, pending dan lainnya),

    2. Rekening dalam keadaan tidak aktif (pasif/dormant),

    3. BTPN Smart Card dalam keadaan rusak secara fisik (patah, terlipat),

    4. Saldo tidak mencukupi,

    5. Kesalahan Kode Sandi hingga 3 (tiga) kali berturut-turut yang diinput oleh Nasabah pada mesin ATM,

    6. Kegagalan/malfungsi sistem sementara yang menyebabkan transaksi BTPN Smart Card tidak dapat dilakukan. 

 

XIII. PEMBUKUAN 

  1. Pembukuan atas Rekening dilakukan oleh Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Khusus Tabungan dan Giro.
      1. Setiap transaksi, baik penyetoran maupun penarikan pada rekening yang mengakibatkan perubahan saldo/mutasi, akan dibukukan/ dicatat pada buku tabungan atau statement atau suatu media yang ditetapkan oleh Bank (Bukti Mutasi). Namun mengingat transaksi tertentu dapat dilakukan tanpa pencatatan pada Bukti Mutasi yang dipegang Nasabah (antara lain: transaksi ATM, Fasilitas Autodebet) maka dalam hal terdapat perbedaan saldo/ mutasi antara yang tercatat pada Bukti Mutasi yang dikuasai Nasabah dengan catatan/ pembukuan yang terdapat pada Bank, maka saldo/mutasi yang tercatat pada pembukuan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah.
      2. Dalam hal Bukti Mutasi (yang berbentuk statement atau laporan konsolidasi) disetujui Nasabah akan diambil sendiri di Bank oleh Nasabah atau kuasanya yang sah, tetapi ternyata tidak diambil hingga 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan oleh Bank, maka Bank berhak dan dengan ini diberi wewenang oleh Nasabah untuk menghancurkan Bukti Mutasi tersebut.
      3. Dalam hal Bukti Mutasi (yang berbentuk statement atau laporan konsolidasi) yang dikirim ke alamat Nasabah karena suatu hal dikembalikan ke Bank dan tidak diambil oleh Nasabah dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan oleh Bank, maka Bank berhak dan dengan ini diberi wewenang oleh Nasabah untuk menghancurkan Bukti Mutasi tersebut.
    • Khusus Deposito
      1. Setiap penempatan Deposito, Bank akan menerbitkan suatu media berupa Bilyet Deposito yang diterbitkan atas nama Nasabah sebagai bukti kepemilikan atau Advis Deposito yang diterbitkan atas nama Nasabah sebagai bukti penempatan Deposito Nasabah di Bank, atau dicantumkan dalam Laporan Konsolidasi Rekening. Pencatatan Deposito pada pembukuan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah.
      2. Bank akan memperpanjang Deposito sesuai instruksi Nasabah pada saat penempatan, kecuali apabila Nasabah memberikan perubahan instruksi tertulis 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo kepada Bank. 
      3. Bank akan menerbitkan lembar Konfirmasi Perpanjangan Deposito atas permintaan Nasabah.
      4. Besarnya suku bunga Deposito pada saat perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Bank tidak akan memperhitungkan bunga atas Deposito yang telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang oleh Nasabah atau atas bunga Deposito yang belum diambil. 
    • Transaksi Layanan Perbankan Elektronik
      1. Setiap transaksi dengan menggunakan Layanan Perbankan Elektronik yang mengakibatkan perubahan pada Rekening yang akan dibukukan/dicatat pada Buku Tabungan atau Laporan Konsolidasi.
      2. Catatan Bank baik mengenai data, informasi maupun semua transaksi yang diproses melalui Layanan Perbankan Elektronik merupakan bukti yang sah dan mengikat baik di dalam maupun di luar pengadilan.
      3. Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan dengan Layanan Perbankan Elektronik (apakah dengan atau tanpa sepengetahuan atau seijin Nasabah). Nasabah dengan ini memberikan kuasa pada Bank untuk dapat mendebit sejumlah dana dalam rekening pada setiap transaksi termasuk penarikan atau transfer atau pembelanjaan sesuai denga catatan transaksi Bank. 
  2. Bank berhak melakukan koreksi apabila terdapat kekeliruan didalam mengadministrasikan Rekening Nasabah, jika saldo Rekening Nasabah tidak mencukupi, maka bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk melaksanakan instruksi pendebetan dan mencairkan simpanan Nasabah lainnya yang ada pada Bank atau menagih kembali dengan seketika seluruh kekurangannya tersebut kepada Nasabah. 
  3. Jika Nasabah kehilangan Buku Tabungan/Passbook, maka Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank untuk dilakukan pemblokiran Rekening dan selanjutnya Nasabah wajib datang ke kantor cabang Bank tempat Nasabah membuka Rekening untuk dilakukan penggantian Buku Tabungan/Passbook disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank. Segala biaya yang timbul atas penerbitan Buku Tabungan/Passbook pengganti, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah. 

 

XIV. REKENING DANA NASABAH 

  1. Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) oleh Nasabah melalui perusahaan efek wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan/atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank (dengan pemberitahuan oleh Bank berdasarkan ketentuan yang berlaku), termasuk yang bersumber dari persyaratan yang telah dan/atau akan ditetapkan kemudian oleh PT Kustodian Sentral Efek lndone- sia dan/atau pihak terkait lain, seperti namun tidak terbatas pada:
    1. Memiliki dana minimum yang ditetapkan Bank
    2. Memiliki Sub Rekening Efek di C-BES
    3. Memiliki Single Investor Identification (SID) di Akses (Acuan Kepemilikan Sekuritas)
    4. Menyerahkan dokumen pembukaan rekening dan dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Bank.
  2. Rekening Dana Nasabah (RDN) berupa rekening Tabungan dengan ketentuan bahwa rekening Tabungan berlaku bagi Nasabah lndividu dan Badan Usaha.
  3. Bank tidak menerbitkan buku tabungan atas Rekening Dana Nasabah (RDN) atas nama Nasabah.
  4. Penulisan nominal transaksi dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) yang dibukukan pada Bank dalam satuan tanpa desimal. Apabila terdapat nominal transaksi dari Perusahan Efek berbentuk desimal, maka Bank akan melakukan pembulatan ke atas.
  5. Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mencari, meminta dan menerima data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang diperlukan oleh Bank berkaitan dengan identitas Nasabah dan/atau kegiatan usaha dan/atau transaksi Nasabah. Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek dan berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.
  6. Dalam hal Nasabah melakukan perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanda tangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tanda tangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya, maka Nasabah wajib untuk melakukan perubahan tersebut dengan datang langsung ke Perusahaan Efek. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.
  7. Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) dilakukan melalui Perusahaan Efek atas kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek.
  8. Bank berhak menolak permohonan pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN), termasuk namun tidak terbatas apabila ditemukan informasi atau data yang tidak valid.
  9. Perusahaan Efek berwenang untuk membuka dan/atau mengurus pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) atas nama Nasabah pada Bank yang digunakan khusus untuk penyelesaian transaksi efek baik atas transaksi penjualan maupun pembelian efek yang dilakukan oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek dan untuk itu melakukan segala tindakan atas Rekening Dana Nasabah (RDN) terkait dengan tujuan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan transaksi atas Rekening Dana Nasabah (RDN), pendebetan, pengkreditan, melakukan perubahan data Nasabah serta penutupan Rekening Dana Nasabah (RDN) termasuk penarikan atas sisa saldo Rekening Dana Nasabah (RDN) yang ditutup dengan ketentuan bahwa pendebetan Rekening Dana Nasabah (RDN) hanya dapat dilakukan untuk mengkreditkan dana ke rekening sebagaimana diinstruksikan oleh Perusahaan Efek.
  10. Penarikan atas Rekening Dana Nasabah (RDN) dilakukan Perusahaan Efek berdasarkan kuasa atau instruksi Nasabah kepada Perusahaan Efek dan penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek atau pemindahbukuan dana ke rekening tujuan tanpa mengurangi hak Bank.
  11. Penarikan dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN) hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas Rekening Investor, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam Rekening Investor tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/perjanjian yang berlaku.
  12. Apabila tidak ada kesepakatan lain, instruksi penyetoran dana dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan Efek atau pihak ketiga lainnya, sedangkan instruksi penarikan dana dilakukan oleh Perusahaan Efek atas dasar kuasa atau instruksi Nasabah kepada Perusahaan Efek. Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan tindakan terkait dengan Rekening Dana Nasabah (RDN) termasuk mengeluarkan dana hasil investasi di pasar modal dari Rekening Dana Nasabah (RDN), maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu harus menghubungi Perusahaan Efek di mana dananya diadministrasikan dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan Efek maka Perusahaan Efek akan melakukannya untuk Nasabah.
  13. Nasabah setuju bahwa catatan, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lain yang disimpan oleh Bank termasuk sarana komunikasi lain yang dihasilkan atau dikirimkan oleh Bank kepada Perusahaan Efek dan/atau Nasabah terkait dengan Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah.
  14. Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita Nasabah yang disebabkan antara lain; (i) kelalaian dan/atau kesalahan Nasabah (ii) kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, teleks atau faksimili atau sistem komunikasi lainnya; (iii) keterbatasan pemakaian atau ketidaksediaannya atau tidak terbayarnya dana yang disebabkan adanya pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang dicari, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; (iv) laporan Rekening Dana Nasabah (RDN) atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas Rekening Dana Nasabah (RDN).
  15. Nasabah setuju untuk menanggung segala risiko, kerugian atau akibat yang diderita oleh Nasabah sendiri sehubungan dengan ketidakaslian, ketidakabsahan, ketidaksempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah melalui Perusahaan Efek, juga bila dokumen tersebut menyatakan hak kepemilikan atas barang, demikian pula bila dokumen tersebut membuktikan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab terhadap pihak pihak yang mengeluarkan atau mengendosemen dokumen dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslian, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.
  16. Dalam hal transaksi atas Rekening Dana Nasabah (RDN) dilakukan oleh Perusahaan Efek berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan tersebut. Dalam hal transaksi atas Rekening Dana Nasabah (RDN) dilakukan melalui layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap bentuk kerugian yang dialami Nasabah akibat penggunaan layanan perbankan elektronik, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/ke- salahan Nasabah atau kuasa Nasabah (Perusahaan Efek) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank termasuk Force Majeure, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta Prosedur yang ditetapkan Bank.
  17. Nasabah dengan ini setuju bahwa Nasabah akan menggunakan Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak yang langsung, dan Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas segala klaim dan atau tuntutan dan akibat yang timbul dari penggunaan Rekening Dana Nasabah (RDN) oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  18. Sehubungan dengan Rekening Dana Nasabah (RDN) dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijakan Bank, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan informasi data Nasabah berikut data simpanannya kepada Perusahaan Efek dan atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk tujuan berkaitan dengan Rekening Dana Nasabah (RDN) ini. Sehubungan dengan hal ini, Nasabah secara khusus memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk (i) memberikan kepada pihak manapun informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah, dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau rekening-rekening Nasabah maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal Republik Indonesia untuk tujuan yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank, termasuk memberikan laporan/mengirimkan data kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait dengan pembukaan, penolakan permohonan pembukaan, pengelolaan, pemblokiran, pelepasan blokir maupun penutupan dan tindakan lain terkait dengan Rekening Dana Nasabah (RDN) serta informasi terkait dengan mutasi dana dan/atau saldo pada Rekening Dana Nasabah (RDN) tersebut, (ii) melakukan pemblokiran Rekening Dana Nasabah (RDN) berdasarkan instruksi pemblokiran dari institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan (iii) melakukan pendebitan atas Rekening Dana Nasabah (RDN) sebesar jumlah kewajiban terhutang yang belum dipenuhi oleh Pemberi Persetujuan dan Kuasa, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas Rekening Dana Nasabah (RDN) (bila ada).
  19. Dalam hal terdapat perubahan, penambahan, dan atau pengurangan ketentuan dalam Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah (RDN) maka Bank akan memberitahukan perubahan, penambahan dan atau pengurangan kepada Nasabah melalui Perusahaan Efek dan/atau pemberitahuan lain sesuai ketentuan yang berlaku. Nasabah setuju bahwa dengan dipergunakannya/dilakukan akses/transaksi atas Rekening Dana Nasabah (RDN) setelah diberitahukan/diumumkannya perubahan atas ketentuan Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah (RDN) berarti bahwa Nasabah telah menyetujui perubahan atas ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah (RDN) tersebut.
  20. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah (RDN) ini yang menjadi tidak berlaku atau tidak sah disebabkan oleh suatu peraturan perundang undangan tertentu, maka ketidakberlakuan dan ketidakabsahan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya/tidak berlakunya/tidak sahnya Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah (RDN) ini.
  21. Ketentuan Rekening Dana Nasabah (RDN) ini berikut dengan semua perubahannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan Ketentuan Rekening Dana Nasabah (RDN) ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Kecuali disepakati lain oleh pihak-pihak dalam Ketentuan Rekening Dana Nasabah (RDN), maka sidang arbitrase akan diadakan di Jakarta. Keputusan yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter, yang telah berkekuatan hukum tetap, mutlak, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan dapat digunakan sebagai dasar ketetapan dan eksekusi di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Keputusan arbitrase harus memuat penetapan pihak yang harus membayar biaya-biaya yang timbul. 

 

XV. BUNGA/JASA 

Perhitungan dan pembukuan bunga/ jasa giro dilakukan sebagai berikut:

  1. Khusus Tabungan dan Giro
    1. Bunga dihitung atas dasar saldo harian dalam 1 (satu) bulan takwim (dengan saldo minimal untuk memperoleh bunga sebesar yang ditetapkan oleh Bank).
    2. Besarnya suku bunga Tabungan/ Giro sesuai tariff ketentuan yang berlaku pada Bank.
    3. Pajak penghasilan (PPh) atas bunga Tabungan/ Giro ditanggung oleh Nasabah dan tunduk pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
  2. Khusus Deposito
    1. Bunga Deposito dihitung berdasarkan jumlah hari penempatan dibagi dengan jumlah hari sesungguhnya dalam 365 hari kalender, dan tingkat suku bunga yang telah diperjanjikan oleh Bank, serta akan dibayarkan sesuai instruksi Nasabah (setelah dikurangi PPh sesuai peraturan perpajakan yang berlaku).
    2. Bunga Deposito dibayarkan setiap bulan pada tanggal jatuh tempo bunga Deposito ke rekening sesuai instruksi Nasabah mengikuti ketentuan Bank yang berlaku. 

 

XVI. BIAYA 

  1. Nasabah/Pemegang Kartu dengan ini bersedia untuk dibebankan biaya sesuai Layanan Bank yang dipergunakan. Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet Rekening Nasabah guna pembayaran biaya yang berhubungan dengan Layanan Bank dan denda (biaya transaksi, biaya administrasi, bea meterai, biaya sehubungan fasilitas yang di kehendaki Nasabah, biaya telex/ faksimili, provisi, biaya penutupan rekening, denda/ penalti, dll). Bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada Nasabah atas setiap pengurangan karena pajak dan/atau bea dan/atau penyusutan nilai dana yang dikreditkan pada rekening dan/atau atas tidak tersedianya dana tersebut karena adanya sebab-sebab di luar kuasa Bank.
  2. Jumlah pendebetan biaya dilakukan sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Bank (lnformasi mengenai biaya Bank serta rinciannya dapat diketahui Nasabah melalui daftar biaya Bank yang tersedia di setiap kantor Cabang Bank atau media yang ditetapkan oleh Bank.)
  3. Sehubungan dengan instruksi Nasabah untuk pengiriman uang dan Nasabah/Pemohon setuju untuk terikat pada ketentuan mengenai biaya yang ditetapkan oleh Bank termasuk cara perhitungannya. Segala tambahan biaya yang timbul atas transaksi pengiriman ini akan dibebankan pada Nasabah/ Pemohon, yaitu dengan cara pembayaran tunai atau mendebet rekening Nasabah/ Pemohon pada Bank sebesar tambahan biaya tersebut setelah Nasabah/Pemohon memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Nasabah/Pemohon tersebut.
  4. Jika perubahan jumlah pengiriman uang menjadi lebih kecil atau terjadi pembatalan, maka pengembalian uang kelebihannya atau pengembalian uang yang dibatalkan untuk dikembalikan kepada Nasabah/Pemohon dilakukan setelah Bank menerima secara efektif uang pengembalian dari bank penerima/bank lain/bank korespoden dikurangi dengan biaya yang timbul akibat perubahan atau pembatalan tersebut.
  5. Terkait dengan Deposito, maka biaya materai, pemindahbukuan atau biaya-biaya lain karena penempatan dan/atau pencairan Deposito dipotong dari jumlah nominal Deposito dan/atau bunga sejumlah dimaksud pada saat jatuh tempo atau pada saat pencairan.
  6. Terkait dengan Layanan Notifikasi sesuai dengan pilihan Nasabah. Nasabah akan menanggung Biaya jaringan, data dan biaya lain terkait pengiriman notifikasi transaksi melalui media elektronik yang digunakan dengan tarif yang sudah ditentukan oleh penyedia jasa telekomunikasi dari waktu ke waktu.
  7. Biaya-biaya terkait transaksi dan perubahannya diatur dan diinformasikan secara terpisah kepada Nasabah. 

 

XVII. PENUTUPAN, PEMBLOKIRAN, PENGHENTIAN SEMENTARA REKENING & PENCAIRAN DEPOSITO 

  1. Penutupan Rekening dan/atau Layanan bank lainnya dapat dilakukan oleh Nasabah atau kuasanya (berdasarkan surat kuasa dari Nasabah) di kantor Cabang tempat Nasabah membuka Rekening /Layanan Perbankan dan/atau dapat dilakukan oleh Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.
  2. Penutupan Rekening Giro.
    1. Nasabah wajib mengembalikan sisa buku atau lembaran Cek/
    2. Bilyet Giro atau sarana penarikan/pemindahbukuan lainnya kepada Bank.
    3. Jika masih ada Cek dan/ atau Bilyet Giro yang masih beredar, maka Bank berhak membuka Rekening khusus untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran atas Cek dan/ atau Bilyet Giro yang masih beredar dan Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Dalam hal seluruh kewajiban pembayaran Cek/ Bilyet Giro yang masih beredar telah diselesaikan, Bank berhak menutup Rekening khusus tanpa persetujuan Nasabah.
    4. Nasabah wajib menyerahkan surat pernyataan di atas meterai yang cukup, yang paling kurang memuat pernyataan bahwa :
      • Semua kewajiban Nasabah berkaitan dengan penggunaan Cek dan/ atau Bilyet Giro telah diselesaikan dengan baik,
      • Tidak terdapat Cek dan/ atau Bilyet Giro Nasabah yang masih beredar di masyarakat,
      • Nasabah bersedia identitasnya dicantumkan atau dicantumkan kembali ke dalam DHN, apabila ternyata dikemudian hari masih terdapat penarikan Cek dan/ atau Bilyet Giro kosong yang memenuhi ketentuan DHN.
  3. Penutupan, Pemblokiran Sementara dan Pencairan Deposito
    1. Apabila pemblokiran dilakukan berdasarkan informasi pihak berwenang maka penyelesaian atas dana Deposito dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau instruksi dari pihak yang berwenang secara hukum.
    2. Deposito dengan media Advis dan Bilyet Deposito:
      1. Advis Deposito tidak perlu diserahkan kembali ke Kantor Cabang Bank pada saat pencairan Deposito.
      2. Bilyet Deposito yang asli harus dikembalikan ke Kantor Cabang Bank tempat Deposito dibuka.
    3. Pencairan sebagian atau seluruh nominal Deposito sebelum jatuh tempo tidak diperkenankan. Jika Nasabah bermaksud melakukan pencairan Deposito sebelum jatuh tempo, maka Nasabah akan dikenakan pinalti yang besarnya diinformasikan kepada Nasabah pada saat penempatan awal Deposito.
    4. Untuk melakukan pencairan Deposito, maka Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan lnstruksi Deposito.
    5. Dana Pencairan Deposito dapat dikredit/transfer ke rekening Nasabah di bank atau bank lain sesuai instruksi yang diberikan oleh Nasabah pada Formulir Perubahan lnstruksi Nasabah mengikuti ketentuan Bank yang berlaku pada saat pencairan.
    6. Pelaksanaan transfer dana pencairan Deposito ke bank lain sesuai instruksi Nasabah dapat dilakukan sepanjang tanggal jatuh tempo Deposito pada hari kerja. Dalam hal tanggal jatuh tempo Deposito jatuh pada hari libur nasional/hari Iibur yang ditetapkan oleh Bank lndonesia/Otoritas Jasa Keuangan/ Pemerintah, maka pelaksanaan transfer dilakukan pada hari kerja berikutnya.
    7. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pencairan deposito dan/atau transfer secara otomatis akan mengurangi nominal Deposito yang dicairkan.
    8. Bilyet Deposito ini hanya dapat dicairkan dalam mata uang sesuai penempatan Deposito atau mengikuti ketentuan Bank yang berlaku. 
  4. Penutupan Taseto Mapan
    1. Rekening jatuh tempo
    2. Nasabah lalai melakukan setoran bulanan selama periode tertentu sesuai ketentuan Bank. Jika rekening ditutup atas kondisi ini, maka Bank berhak membebankan biaya penutupan sebelum jatuh tempo dan biaya-biaya lain terkait dengan penutupan ini.
  5. Penutupan Layanan Perbankan Elektronik
    1. Nasabah memutuskan untuk mengakhiri/membatalkan penggunaan Layanan Perbankan Elektronik dengan alasan apapun, maka Nasabah wajib datang ke Kantor Cabang pada hari dan jam kerja yang berlaku pada Bank.
    2. Layanan Perbankan Elektronik sebagai media transaksi otomatis berakhir jika rekening ditutup atas alasan apapun.
    3. Penutupan Layanan Perbankan Elektronik hanya dapat dilakukan oleh Nasabah
  6. Khusus Kartu ATM/Debit BTPN dan BTPN Smart Card
    1. Bank berhak menarik/membatalkan serta menutup/memblokir Kartu ATM/Debit Sinaya & BTPN Smart Card sesuai ketentuan Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ke pemegang kartu dalam hal terjadi salah satu sebab di bawah ini:
      1. Pemegang Kartu lalai dan/atau tidak mentaati syarat dan ketentuan Nasabah BTPN.
      2. Pemegang Kartu meninggal dunia.
      3. Penutupan Rekening.
      4. Salah Kode Sandi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
      5. atausebablainnyasesuaiketentuanBank. 
    2. Apabila Pemegang Kartu memutuskan mengakhiri/ membatalkan/menutup Kartu ATM/Debit Sinaya maupun BTPN Smart Card dengan alasan apapun, maka Pemegang Kartu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank (c.q Kantor Cabang bank terdekat) pada hari dan jam kerja yang berlaku pada bank.
    3. Kartu ATM/Debit Sinaya & BTPN Smart Card yang ditutup/dikembalikan kepada Bank, sebelum habis masa berlakunya, harus digunting/dihancurkan pada bagian magnetic strip atau chip untuk mencegah penyalahgunaan kartu tersebut.
    4. Pemegang Kartu dengan ini membebaskan Bank dari segala tanggung jawab dan dari segala tuntutan, gugatan, klaim apapun dari siapapun, termasuk dari Pemegang Kartu sehubungan dengan dilakukannya pembatalan/pengakhiran/ penutupan tersebut oleh Bank.
  7. Penutupan Rekening Dana Nasabah (RDN)
    1. Penutupan Rekening Dana Nasabah (RDN) tidaklah membebaskan Nasabah dari kewajiban yang belum dipenuhi, dan Bank tetap berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas jumlah yang belum dipenuhi oleh Nasabah.
    2. Apabila setelah ditutupnya Rekening Dana Nasabah (RDN) masih terdapat sisa dana dalam Rekening Dana Nasabah (RDN), termasuk bunga yang menjadi hak Nasabah sesuai ketentuan Bank, maka dana tersebut tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut sesuai dengan instruksi dari Perusahaan Efek setelah dipotong biaya sesuai ketentuan Bank yang dikenakan terkait dengan Rekening Dana Nasabah (RDN) tersebut.
    3. Nasabah dan atau ahli waris dan atau pengganti haknya membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan Rekening Dana Nasabah (RDN) tersebut. 
  8. Bank berhak menutup Rekening/mengakhiri layanan Bank antara lain karena:
    1. Nasabah meninggal dunia.
    2. Nasabah mengajukan permintaan penutupan dengan mendatangi Kantor Cabang.
    3. Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    4. Bank mengalami gangguan atau menghentikan layanan Bank. Atas penghentian tersebut Bank akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah melalui media yang umum dan lazim digunakan Bank, atau media lainnya.
    5. Bank mengindikasikan adanya penyalahgunaan Rekening/layanan Bank oleh Nasabah atau pihak ketiga lainnya dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum dan/atau Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Bank berhak menutup, memblokir sementara Rekening sekaligus membebankan biaya-biaya lain yang berlaku pada Bank apabila terdapat instruksi/informasi dari pihak yang berwenang dan/atau terdapat sengketa atas Rekening dan/atau Nasabah memberikan data/informasi yang diragukan kebenarannya oleh Bank dan/atau memberikan data/informasi palsu dan/ atau tidak bersedia memberikan data/ informasi yang diminta oleh Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  10. Nasabah setuju bahwa Bank berhak menolak, menutup, memblokir, dan menghentikan sementara Rekening dan/atau Transaksi Nasabah (termasuk layanan ATM, layanan dan/atau fasilitas lainnya yang diperoleh Nasabah berkaitan dengan Rekening), sekaligus membebankan biaya administrasi penutupan Rekening dan biaya-biaya lain yang berlaku pada Bank apabila:
    1. Saldo Tabungan/ Giro Nasabah telah menjadi O (nol) dan tidak ada transaksi keuangan yang diinisiasi Nasabah selama 12 bulan berturut-turut. Khusus untuk rekening giro bagi Nasabah yang tidak mengembalikan Cek/BG kepada Bank setelah rekening dilakukan penutupan, maka akan menjadi tanggung jawab Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    2. Nasabah pemilik Giro tercantum dalam DHN/blacklist/beku bank lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan melakukan kembali penarikan satu lembar atau lebih Cek/ Bilyet Giro kosong.
    3. Rekening Nasabah diduga telah disalahgunakan, termasuk namun tidak terbatas untuk menampung dan/ atau melakukan kejahatan atau diduga telah atau akan terjadi penipuan atau untuk kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan/ atau Bank berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu oleh Bank.
    4. Transaksi yang dilakukan Nasabah termasuk salah satu Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
    5. Nasabah termasuk dalam daftar DTTOT dan Daftar proliferasi senjata pemusnah massal.
    6. Nasabah memberikan data/informasi yang diragukan kebenarannya oleh pihak Bank dan/atau memberikan data/informasi palsu dan/ atau tidak bersedia memberikan data/informasi yang diminta (dan/atau tidak melakukan pengkinian data secara periodic) dan/atau tidak bersedia memenuhi proses veriifikasi oleh pihak Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nasabah terkena sanksi screening berdasarkan peraturan yang berlaku di Bank dan/atau sanksi scrrening pada Negara penerima.
    7. Nasabah berbentuk shell bank atau bank umum atau bank umum syariah yang mengijinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank. 
    8. Terdapat permintaan tertulis dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kantor Pajak, atau lembaga berwenang lainnya sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku atau untuk memenuhi kewajiban/utang yang belum diselesaikan oleh Nasabah kepada Bank.
    9. Jika pada saat penutupan rekening masih terdapat sisa dana, maka dana tersebut wajib diambil tunai oleh Nasabah atau dipindahbukukan ke Rekening lainnya sesuai prosedur dan peraturan Bank yang berlaku atau ditentukan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
  11. Bank dengan ini dibebaskan oleh Nasabah dari segala kerugian dan akibat hukum yang timbul atas penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong (baik berupa ditolaknya Cek/ Bilyet Giro dan/ atau ditutupnya Rekening Nasabah), serta pencantuman nama Nasabah dalam DHN yang diterbitkan Bank Indonesia.
  12. Jika Nasabah meninggal dunia, dinyatakan pailit, tidak mampu membayar, ditaruh dibawah pengampuan atau karena sebab-sebab apapun tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya atau dibubarkan, maka Rekening hanya dapat ditutup/ dicairkan oleh ahli waris/ pihak yang ditunjuk/ pengganti hak yang sah menurut ketentuan hukum dan peraturan Bank dan sisa saldonya dibayarkan kepada ahli waris/ pihak yang ditunjuk/ pengganti hak yang sah menurut ketentuan hukum dan peraturan Bank. Bank dalam hal ini berhak memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen yang diserahkan.
  13. Bank dengan ini dibebaskan oleh Nasabah (termasuk oleh para ahli waris maupun pelaksana wasiat (executeur 6. testamenter) dari segala kerugian dan akibat yang timbul atas dilaksanakannya penutupan/ pencairan Rekening dan pengambilan sisa saldo tersebut oleh orang/ pihak kuasa yang ditunjuk oleh Nasabah.
  14. Bila terjadi perselisihan di antara Nasabah atau antara ahli waris Nasabah atau antara Nasabah dengan pihak yang ditunjuk atau pertentangan instruksi maka Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank berhak untuk tidak menjalankan instruksi atau melakukan pembayaran kepada siapapun sampai adanya kejelasan/ penyelesaian antara pihak yang terkait atas sengketa/ permasalahan tersebut dan Bank menerima klarifikasi resmi dari para pihak yang bersengketa yang dibuktikan dengan akta perdamaian/dokumen lain yang dipersyaratkan/dapat diterima oleh Bank atau apabila terkait dengan Tabungan Citra Pensiun, berdasarkan ketetapan Penyedia Dana dan/atau sesuai keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

 

XVIII. PERNYATAAN FATCA CRS 

  1. "FATCA" berarti pasal 1471 hingga pasal 1474 dari peraturan perpajakan Amerika Serikat yang disebut the United States Internal Revenue Code dan peraturan peraturan dan petunjuk pelaksanaannya, masing-masing sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("FATCA") atau setiap perjanjian lain yang dibuat dengan atau antara para pihak otoritas untuk pelaksanaan FATCA.
  2. "AS" berarti Amerika Serikat.
  3. "Orang(-Orang) AS" berarti Warga Negara AS atau Pengadilan di AS memiliki kewenangan berdasarkan hukum individu/ perorangan yang merupakan penduduk AS, persekutuan atau perseroan terbatas yang didirikan di AS atau berdasarkan hukum AS atau negara bagian mana pun di AS, atau suatu trust apabila:
    1. Pengadilan di AS memiliki kewenangan berdasarkan hukum yang berlaku untuk mengeluarkan perintah atau putusan mengenai semua pengelolaan trust, dan 
    2. Satu atau lebih dari Orang(-Orang) AS memiliki kewenangan untuk mengendalikan seluruh keputusan penting dari trust tersebut, atau harta dari seorang keturunan yang merupakan warga negara atau penduduk AS. Definisi ini harus ditafsirkan berdasarkan US Internal Revenue Code. Mohon perhatikan bahwa orang-orang yang telah kehilangan kewarganegaraan AS dan yang tinggal di luar AS masih mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu diperlakukan sebagai Orang(- Orang) AS. 
  4. Standar Pelaporan Umum (Common Reporting Standard) adalah Warga negara/penduduk/Nasabah Asing yang memiliki kewajiban pajak dan/atau domisili perpajakan di luar wilayah negara Indonesia.
  5. Nasabah menyatakan dan menyanggupi bahwa: (i) bertanggung jawab untuk memastikan mematuhi kewajiban perpajakannya; (ii) dari waktu ke waktu, Bank dapat meminta informasi pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan Nasabah setuju untuk memberikan informasi terkini kepada Bank, Nasabah harus memberikan kepada Bank formulir atau dokumen yang diperlukan untuk mematuhi Undang-Undang Kepatuhan Pajak Rekening Asing AS (“FATCA”)/CRS atau perjanjian lain dengan atau antara pemerintah; (iii). Nasabah berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada Bank terkait dengan status pajaknya termasuk namun tidak terbatas pada tanggal lahir, negara kewarganegaraan, negara tempat tinggal permanen, negara residensi pajak dan nomor identifikasi wajib pajak yang terkait (iv) Memberitahukan Bank secara tertulis dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender sejak terjadinya setiap perubahan yang mempengaruhi status perpajakan Nasabah terkait dengan FATCA/CRS berdasarkan undang undang, peraturan atau perjanjian lain dengan atau antara Pemerintah.
  6. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah telah memberikan kepada Bank semua dokumen atau informasi lain yang mungkin diperlukan oleh Bank untuk mematuhi FATCA dan terkait dengan perubahan status pajak dan harus menyediakan semua dokumen yang dibutuhkan atau informasi lainnya dalam waktu tujuh (7) hari kalender sejak tanggal permintaan oleh Bank secara tertulis atau lainnya. Nasabah juga mengetahui bahwa kegagalan dari pihak Nasabah untuk memberikan informasi yang akurat dan secara tepat waktu sesuai dengan yang dipersyaratkan dan diminta oleh Bank dapat mengakibatkan Bank menganggap Nasabah tidak kooperatif dan/ atau harus dilaporkan dan mengambil semua tindakan yang diperlukan terhadap Nasabah untuk memastikan Bank senantiasa mematuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam FATCA/CRS, perundang-undangan setempat terkait dengan FATCA/CRS dan setiap ketentuan lainnya yang timbul dari perjanjian antara Pemerintah berkaitan dengan FATCA/CRS.
  7. Nasabah menyetujui pengumpulan, penyimpanan, dan pengungkapan yang dilakukan oleh Bank dan agen agennya atas lnformasi Rahasia kepada orang-orang yang merupakan sumber bagi Bank dan agen-agennya dalam menerima atau melakukan pembayaran atas nama Nasabah dan kepada otoritas-otoritas pemerintah sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum atau perjanjian lain dengan atau antara Pemerintah. lnformasi Rahasia termasuk data pribadi, rincian rekening Bank Nasabah, informasi transaksi, dan informasi lainnya yang dapat dianggap oleh orang yang wajar sebagai informasi yang bersifat rahasia atau tertutup. Persetujuan Nasabah akan berlaku meskipun adanya perjanjian larangan pengungkapan yang berlaku. Nasabah menjamin bahwa Nasabah telah memperoleh dari pihak ketiga yang informasinya diberikan kepada Bank setiap persetujuan dan pengesampingan yang diperlukan untuk memungkinkan Bank dan agen-agennya untuk melakukan tindakan tindakan yang dimaksud dalam ayat ini, dan bahwa Nasabah akan mendapatkan persetujuan dan pengesampingan tersebut sebelum memberikan informasi  serupa kepada Bank di kemudian hari.
  8. Nasabah menyetujui pengumpulan, penyimpanan, dan pengungkapan yang dilakukan oleh Bank dan agen agennya atas lnformasi Rahasia kepada orang-orang yang merupakan sumber bagi Bank dan agen-agennya dalam menerima atau melakukan pembayaran atas nama Nasabah dan kepada otoritas-otoritas pemerintah sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum atau perjanjian lain dengan atau antara Pemerintah. lnformasi Rahasia termasuk data pribadi, rincian rekening Bank Nasabah, informasi transaksi, dan informasi lainnya yang dapat dianggap oleh orang yang wajar sebagai informasi yang bersifat rahasia atau tertutup. Persetujuan Nasabah akan berlaku meskipun adanya perjanjian larangan pengungkapan yang berlaku. Nasabah menjamin bahwa Nasabah telah memperoleh dari pihak ketiga yang informasinya diberikan kepada Bank setiap persetujuan dan pengesampingan yang diperlukan untuk memungkinkan Bank dan agen-agennya untuk melakukan tindakan tindakan yang dimaksud dalam ayat ini, dan bahwa Nasabah akan mendapatkan persetujuan dan pengesampingan tersebut sebelum memberikan informasi serupa kepada Bank di kemudian hari.
  9. Nasabah setuju dan memahami bahwa Bank berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mematuhi dan tetap mematuhi FATCA/CRS sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum atau perjanjian lain dengan atau tanpa perantara pemerintah. Apabila sebagian dari pendapatan Nasabah harus dilaporkan dan sebagian lagi tidak, Bank akan melaporkan semua pendapatan kecuali bila Bank dapat dengan wajar menentukan jumlah yang harus dilaporkan. Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank dan setiap agennya, sebagaimana relevan, untuk melakukan pemotongan atau penagihan atas setiap pembayaran pajak yang diwajibkan atau penetapan Pemerintah lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pengurangan atas jumlah berdasarkan the United States Internal Revenue Code dan peraturan-peraturan petunjuk pelaksanaannya, masing-masing sebagaimana diubah dari waktu ke waktu atau perjanjian lain dengan atau antara para otoritas.
  10. Bank berhak mengambil tindakan apa pun yang Bank anggap perlu untuk memenuhi kewajiban apapun, baik di Indonesia atau di tempat lain mana pun di dunia, berkaitan dengan pencegahan penghindaran pajak. Hal ini mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada penyelidikan dan penahanan pembayaran ke dan dari rekening(-rekening) Nasabah (terutama dalam hal transfer dana internasional), penyelidikan sumber atau penerima dana yang terkait, pemberian informasi dan dokumen kepada otoritas pajak dalam negeri maupun luar negeri dan pemotongan pendapatan dari rekening Nasabah dan melakukan transfer atas jumlah tersebut kepada otoritas-otoritas pajak tersebut. Apabila Bank tidak merasa yakin bahwa pembayaran ke atau dari rekening Nasabah adalah sah, Bank berhak menolak untuk melaksanakan transaksi tersebut.
  11. Sepanjang sesuai hukum yang berlaku, Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas segala kerugian, ongkos, biaya, ganti rugi, tanggung jawab yang mungkin Nasabah derita sebagai akibat upaya Bank untuk mematuhi undang-undang, peraturan, perintah atau perjanjian dengan otoritas-otoritas pajak atau oleh dan antara para otoritas pajak atau bila Bank membuat suatu keputusan yang salah mengenai apakah Nasabah seharusnya diperlakukan sebagai pihak yang tunduk pada kewajiban pajak atau kewajiban pelaporan pajak. 

 

XIX. PENJAMINAN PEMERINTAH 

Seluruh dana Nasabah yang ditempatkan di Bank yang melebihi maksimum nilai simpanan dan/ atau tingkat suku bunga yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau tidak memenuhi persyaratan lain yang dapat menyebabkan dana yang ditempatkan tidak termasuk dalam program penjaminan LPS, berdasarkan Undang-Undang, Peraturan LPS dan/atau peraturan yang yang berlaku. 

 

 

XX. TANGGUNG JAWAB NASABAH UNTUK MELUNASI KEWAJIBAN 

  1. Jika Nasabah mempunyai kewajiban kepada Bank, baik untuk kewajiban yang timbul karena transaksi perbankan yang belum diselesaikan oleh Nasabah, maupun kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian kredit/ pengakuan hutang atau perjanjian il.ainnya yang dibuat antara Nasabah dengan Bank, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk memblokir dan/ atau mendebet dan menutup dan/ atau mencairkan Rekening atas nama Nasabah yang terdapat pada Bank, maupun untuk memblokir dan/ atau menutup fasilitas/ layanan perbankan yang diterima Nasabah dari Bank, untuk selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah yang terhutang pada Bank. Kuasa sebagaimana tersebut akan tetap berlaku sampai seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank diselesaikan.
  2. Mengenai adanya jumlah kewajiban Nasabah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank sebagai dimaksud pada butir di atas (baik karena: hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya Bank lainnya), terlihat dalam catatan/ administrasi yang ada pada Bank yang merupakan bukti sah dan mengikat Nasabah, dan untuk itu Nasabah dengan ini berjanji untuk memenuhi/ melunasi kewajiban tersebut dengan seketika dan sekaligus setelah menerima pemberitahuan pertama dari Bank. 

 

XXI. PERNYATAAN DAN KUASA 

  1. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa setiap data, keterangan dan tanda tangan yang tercantum dalam pembu- kaan Rekening atau dokumen lain yang terkait dengan Rekening adalah benar dan sah.
  2. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:
    1. Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang diberikan Nasabah dalam Formulir Pembukaan Rekening Tabungan/Giro atau Formulir untuk mengikuti fasilitas/layanan Bank atau Formulir sejenis dan berhak meminta data tambahan yang diperlukan oleh Bank. Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk tidak menjalankan transaksi dan/atau melakukan perubahan data apabila Nasabah tidak menyerahkan dokumen pendukung yang diminta oleh Bank.
    2. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Bank yang akan dimanfaatkan dan Nasabah telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk Bank, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang timbul terkait dengan produk Bank tersebut.
  3. Khusus untuk Tabungan Citra Pensiun maka dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Transaksi perbankan sesuai instruksi Nasabah Khusus
    2. Tabungan Citra Pensiun.
    3. Sesuai lnstruksi/ketetapan dari Penyedia Dana, dimana dana adalah dana yang berasal dari manfaat pensiun untuk kemudian dikembalikan, dibayarkan atau ditransfer kembali kepada Penyedia Dana tersebut.
    4. Penggunaan Surat Kuasa oleh Nasabah kepada pihak yang ditunjuk hanya berlaku menurut syarat-syarat tertentu dan untuk jangka waktu tertentu yang sesuai dengan persetujuan/ ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.
  4. Dalam hal Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan/ atau menyebarluaskan data  pribadi Nasabah kepada pihak lain (di luar Bank) untuk tujuan komersial, Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami penjelasan Bank yang diberikan oleh Petugas Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/ atau penyebarluasan data pribadi tersebut kepada pihak lain (di luar Bank).
  5. Dalam hal Nasabah tidak memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain (di luar Bank) untuk tujuan komersial, Bank hanya akan menggunakan data pribadi Nasabah yang terdapat pada Bank untuk kepentingan internal Bank dan data pribadi tersebut tidak akan diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain di luar badan hukum Bank, kecuali sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Terlepas dari ketentuan tersebut di atas, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mengungkapkan informasi terkait Nasabah, termasuk namun tidak terbatas, informasi mengenai jumlah uang atau hal-hal khusus yang berkaitan dengan Rekening dari Nasabah kepada Pemegang Saham Pengendali / Pemegang Saham Pengendali Terakhir, anak perusahaan dan afiliasi-afiliasi Bank.
  7. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa setiap data, keterangan dan tanda tangan Nasabah dalam Formulir Pembukaan Rekening Tabungan/ Giro dan/ atau layanan/ fasilitas perbankan yang dikehendaki Nasabah, serta setiap instruksi pengoperasian rekening dan/atau fasilitas/layanan perbankan Nasabah dan kuasa yang diberikan Nasabah kepada pihak ketiga Gika ada) maupun kuasa kepada Bank adalah benar dan sah serta mengikat untuk setiap jenis rekening dan/atau fasilitas perbankan Nasabah, kecuali dinyatakan lain. Nasabah berkewajiban untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank atas setiap perubahan nama, alamat, nomor telepon, NPWP dan/atau nomor wajib pajak yang diterbitkan oleh yuridiksi dari domisili perpajakan Nasabah, tanda-tangan, dan hal-hal lain menyimpang/ berbeda dari data/ keterangan yang pernah diberikan Nasabah kepada Bank berkaitan dengan Rekening Nasabah. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah.
  8. Nasabah menyatakan bahwa instruksi(-instruksi) yang diberikan Nasabah kepada Bank untuk melaksanakan transaksi perbankan maupun transaksi perbankan secara elektronik melalui layanan yang pelaksanaannya memerlukan/ menggunakan kode akses dan/ atau Kode Sandi diakui sebagai instruksi yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani Nasabah.
  9. Nasabah dengan ini menyatakan telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya segala risiko yang timbul dari transaksi, baik dilakukan melalui ATM atau tempat- tempat yang ditentukan oleh Bank, atau transaksi lain yang menyangkut transaksi perbankan secara elektronik dan bertanggung jawab penuh atas seluruh transaksi yang telah dilakukan, termasuk jika terjadi penyalahgunaan Rekening, kartu ATM dan/atau fasilitas/pelayanan perbankan oleh sebab apapun juga.
  10. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank dibebaskan dari klaim/ tuntutan/ gugatan ganti rugi apapun yang timbul akibat kegagalan bekerjanya sistem dan/ atau sarana komunikasi yang disebabkan oleh hal- hal di luar kendali Bank.
  11. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank berhak dan berwenang untuk menolak menjalankan instruksi Nasabah yang disebabkan oleh sebab(-sebab) tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada adanya keragu- raguan dalam melakukan verifikasi terhadap identitas Nasabah atau terdapat pertentangan diantara instruksi- instruksi yang diberikan Nasabah kepada Bank maupun karena dana pada Rekening Nasabah tidak mencukupi dan/ atau Rekening dalam keadaan tidak aktif (diblokir, dalam keadaan dormant, dll).
  12. Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan ini, syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan Rekening dan/ atau fasilitas/layanan perbankan akan diterima Nasabah seperti, peraturan perundangan dan kelaziman bank yang berlaku di negara Republik Indonesia, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Giro, Tabungan, Deposito, ATM dan ketentuan lainnya berkaitan dengan fasilitas/ layanan perbankan yang diberikan Bank kepada Nasabah (termasuk namun tidak terbatas pada transaksi yang dilakukan melalui media elektronik).
  13. Segala kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini diberikan dengan hak subtitusi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. 

 

XXII. KEADAAN KAHAR (Force Majeure) 

  1. Nasabah akan membebaskan Bank dari segala tuntutan, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan instruksi dari Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem infrastruktur elektronik atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan sistem kliring atau hal-hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau instansi berwenang lainnya.
  2. Setelah berakhirnya kejadian-kejadian yang menyebabkan Bank tidak dapat melaksanakan instruksi dari Nasabah, Bank akan menjalankan instruksi dari Nasabah dalam jangka waktu sesuai ketentuan BI/OJK yang berlaku. 

 

XXIII. HUKUM YANG BERLAKU DAN YURISDIKSI 

  1. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
  2. Jika Syarat dan Ketentuan ini diterjemahkan ke dalam atau dalam bahasa selain bahasa Indonesia, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku.
  3. Dalam hal terdapat perselisihan antara Nasabah dan Bank mengenai penafsiran dan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, atau mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam syarat dan ketentuan ini, Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
  4. Apabila timbul persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibatnya, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya menurut prosedur hukum yang berlaku. Para pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kantor Cabang Bank pengelola Rekening yang demikian dengan tidak mengurahi hak Bank untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum kepada nasabah dihadapanPengadilan-pengadilan lain dimanapun juga di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Khusus untuk Rekening Dana Nasabah (RDN) memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan di atas. 

 

XXIV. LAIN-LAIN 

  1. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Tabungan/ Giro; Formulir Penempatan dan Penyetoran Deposito dan/atau Formulir Fasilitas/Layanan Perbankan untuk masing-masing produk/ layanan yang berlaku pada Bank, berikut perubahan, penambahan dan pembaharuan di kemudian hari selambatnya 30 hari kalender sebelum perubahan.
  2. Nasabah setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki, mengubah atau melengkapi Syarat dan Ketentuan ini sesuai dengan syarat dan tata cara berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setiap perubahan, penambahan atau pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan ini akan diberitahukan melalui kantor-kantor Cabang Bank dan/atau sarana komunikasi elektronik Nasabah/ Bank dan/atau melalui surat yang dikirimkan ke alamat Nasabah dan perubahan tersebut mengikat Nasabah.
  3. Nasabah dan Bank sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia yang memungkinkan Bank mengakhiri perjanjian pengelolaan/pembukaan Rekening secara sepihak dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Nasabah dapat menghubungi kantor Cabang Bank terdekat atau BTPN Call Center (1500 300) untuk mendapatkan informasi terkait produk dan layanan Bank.
  5. Nasabah dapat mengajukan keluhan/pengaduan terkait transaksi secara tertulis melalui Kantor Cabang/PO BOX 8080/email [email protected] dan/atau lisan melalui BTPN Call Center 1500 300 atau +62 21 2450 5500 (SLI) atau untuk BTPN Jenius dapat menghubungi 1500 365 atau +62 21 2450 5599/+62 21 80605299 (SLI).

 

Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

Perjalanan Kami

1958 1958

BTPN didirikan di Bandung, Jawa Barat dengan nama Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil).

1960 1960

Memperoleh izin sebagai bank komersial.

1986 1986

Berganti nama menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

2008 2008

TPG Nusantara S.a.r.l., melakukan akuisisi saham BTPN sebesar 71,6% melalui pembelian saham di Bursa Efek Indonesia. BTPN menjadi bank publik dengan nilai aset Rp 13,7 triliun.

2009 2009

BTPN meluncurkan Bisnis UMK dengan nama BTPN Mitra Usaha Rakyat dengan membuka 539 kantor cabang. BTPN Mitra Usaha Rakyat berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit mencapai Rp 2,3 triliun. BTPN menerbitkan obligasi Rupiah jangka panjangnya yang pertama, dengan peringkat A+ (National Scale Rating) dari Fitch Ratings. Memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dalam Rupiah dari International Finance Corporation, anak perusahaan Bank Dunia.

 
2010 2010

BTPN berhasil menjadi bank ke-10 terbesar dalam kapitalisasi pasar, serta menduduki peringkat ke-5 dalam jumlah cabang dan peringkat ke-6 dalam jumlah karyawan. BTPN berhasil melaksanakan penerbitan obligasi jangka panjang sebanyak dua kali dengan total nilai Rp 2,4 triliun dan menyelesaikan rights issue sebesar Rp 1,3 triliun di bulan Desember.

2011

BTPN meluncurkan Daya, program pemberdayaan mass market yang berkelanjutan serta menjadi bagian integral dari aktivitas bisnis BTPN. Bisnis Pendanaan memperkenalkan brand Sinaya, yang terhubung dengan inisiatif Daya. Pada tahun yang sama BTPN berhasil menyelesaikan uji coba bisnis Perbankan Komunitas Syariah (BTPN Syariah – Tunas Usaha Rakyat). BTPN memperluas jaringan layanan ATM-nya dengan jaringan ATM Prima selain jaringan ATM Bersama yang sudah ada. Dengan demikian, total jaringan yang terhubung mencapai lebih dari 57.331 ATM di seluruh Indonesia.

2012

Bisnis Perbankan Komunitas Syariah yaitu BTPN Syariah - Tunas Usaha Rakyat, tumbuh pesat, sampai akhir tahun telah melayani 28.927 sentra komunitas di Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur dan memberdayakan 444.000 nasabah di sentra komunitas.
BTPN menyelesaikan program uji coba mobile banking baru yang diberi nama BTPN Wow! Program ini diluncurkan pada tahun 2013.

2013

Pembiayaan BTPN Syariah – Tunas Usaha Rakyat tumbuh dua kali lipat mencapai sekitar Rp1,4 triliun dan menyumbang 3% dari total kredit Bank. Jaringan Unit Syariah mencapai 69.500 Sentra di seluruh nusantara, yang memberdayakan lebih dari 931.500 nasabah di daerah pedesaan.  BTPN melakukan akuisisi atas Bank Sahabat yang akan dikonversikan menjadi bank syariah sebelum BTPN memisahkan unit syariahnya ke dalam entitas baru di atas pada 2014. 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dari Jepang kini memiliki 24,3% saham BTPN melalui transaksi pembelian saham yang sebelumnya dimiliki oleh TPG Nusantara S.à r.l. dan pemegang saham lainnya.

2014 2014

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Jepang meningkatkan kepemilikan saham di BTPN dan  menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan 40% saham. SMBC merupakan bank terbesar kedua di Jepang berdasarkan nilai pasar dengan aset sebesar USD1,3 triliun. Hal ini menempatkan BTPN dalam posisi yang mapan, tidak hanya karena memiliki pemegang saham yang kuat, tetapi juga melalui SMBC, BTPN mendapatkan akses pendanaan ke pasar uang regional dan internasional bila dibutuhkan.

2015

BTPN secara resmi meluncurkan BTPN Wow!, sebuah mobile digital platform di mana nasabah, dengan perangkat telepon seluler sederhana dan sinyal 1 bar sekali pun, dapat mendaftar dan membuka rekening tabungan dengan proses verifikasi yang dipermudah dan melakukan transaksi perbankan seperti simpanan, tarik tunai, transfer dana, pembayaran tagihan dan pengajuan permohonan kredit mikro serta pembelian produk asuransi mikro. Inovasi ini bertujuan agar nasabah terdorong untuk melakukan aktifitas perbankan melalui telepon seluler, seakan-akan bank ada di tangan nasabah. Melalui jaringan agen (branchless banking) BTPN dapat memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat sampai ke pelosok.

BTPN Wow! merupakan implementasi inovasi Laku Pandai yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2016

BTPN meluncurkan Jenius, sebuah aplikasi yang dirancang dan dikembangkan untuk membantu masyarakat dalam mengatur life finance secara lebih mudah, cerdas, dan aman melalui smartphone berbasis Android maupun iOS. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat digital savvy menginginkan praktek perbankan yang lebih mudah, cerdas, aman, dan semuanya dapat dilakukan melalui smartphone. Sebagai bank yang memiliki visi mengubah hidup jutaan rakyat Indonesia, BTPN menjawab kebutuhan tersebut melalui Jenius.

2019

PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) resmi beroperasi sebagai bank baru hasil penggabungan usaha (merger) antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI). Bank BTPN akan menjadi suatu bank universal yang memiliki bisnis lebih lengkap dan melayani segmen nasabah yang lebih luas, mulai dari segmen mass market (ritel) hingga korporasi.